Tahun 2014 disebut tahun politik. Presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat pada tahun depan. Pesta demokrasi benar-benar akan dijalani dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentu, semua pihak berharap dalam pesta itu mendapatkan pilihan terbaik. Selain itu, sekalipun hal itu tidak mungkin terjadi, semua calon, baik eksekutif dan legislatif, berharap menang dan terpilih.
Menghadapi pemilu itu, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakilnya, sebagai bentuk sumbangan yang sekiranya bisa diberikan, para tokoh merumuskan kriteria, siapa yang layak menjadi presiden. Aneka kriteria itu diajukan dengan mempertimbangkan keadaan bangsa Indonesia sekarang dan tantangan masa depan, kondisi obyektif bangsa Indonesia, cita-cita yang ingin diraih, maupun pertimbangan obyektif dan subyektif masing-masing yang bersangkutan.
Berawal dari berbagai pertimbangan itu, kemudian memunculkan kriteria bagi seorang calon presiden republik ini ke depan yang dipandang lebih ideal. Padahal dalam era demokrasi seperti ini, rakyat diberi hak memilih langsung, sehingga apakah kriteria itu akan benar-benar digunakan atau tidak, tentu tidak akan diperoleh jawaban yang jelas. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tentu mereka tidak selalu menggunakan kriteria ideal yang disusun oleh para tokoh yang duduk dalam diskusi, seminar atau lainnya. Alam kesadaran rakyat dan pikiran para penyusun kreteria presiden yang dianggap ideal itu tidak selalu menyambung.
Selain itu, suasana masyarakat yang berkembang akan sangat mempengaruhi hasil pemilihan calon presiden dan wakilnya. Kita lihat saja sepintas, bahwa masyarakat sekarang ini lebih bersifat prakmatis daripada idialis sebagaimana orang-orang yang menyusun kriteria itu. Sifat-sifat pragmatisme itu melahirkan perilaku yang serba subyektif, menguntungkan jangka pendek, mengutamakan sesuatu yang lebih jelas daripada disebut hebat tetapi belum tentu diperoleh, dan seterusnya.
Keadaan masyarakat seperti itu ternyata dimanfaatkan oleh para kandidat atau partai politik untuk merebut pengaruh atau suara dukungan. Celakanya, dalam perebutan itu menggunakan berbagai cara, baik yang halal maupun yang tidak. Kita mengetahui misalnya, para kandidat mendatangi orang-orang berpengaruh, dan kemudian melakukan negosiasi agar mendapatkan dukungan. Bahkan, melakukan transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak etis. Sering terdengar bahwa caleg DPRD tingkat II saja untuk memenangkan kompetisi itu harus menyediakan dana hingga ratusan juta rupiah, maka tentu lebih besar lagi bagi DPR pusat dan pejabat eksekutif yang lebih tinggi.
Pada dunia politik saat ini terjadi pergumulan yang begitu dahsyat, tarik menarik antara dua kubu, yaitu kubu idialis dengan dunia prakmatis. Memang tidak pernah ada, politik yang bersih atau bebas dari pengaruh pragmatis. Namun pada saat sekarang ini tampak jelas sekali, bahwa persaingan itu sedemikian jelas sedang dimenangkan oleh kubu pragmatis. Pertanyaan yang sulit dijawab adalah bagaimana melahirkan presiden dan wakil presiden di tengah-tengah dunia yang amat pragmatis itu, kiranya tidak mudah. Maka, kalau masih ada peluang atau kemungkinan, -------sekalipun kecil, peluang itu sebenarnya ada di mana?
Kondisi masyarakat yang terlalu pragmatis seperti itu, sebenarnya tidak lepas dari faktor politik yang dikembangkan selama ini. Para politikus memberikan andil signifikan. Dalam soal politik masyarakat hanya menjadi pihak-pihak yang dibentuk atau sebagai obyeknya. Sementara itu, peran pembentuk atau subyeknya adalah para politikus sendiri. Para politikus, mungkin sebagaimana agen atau kekuatan lain, telah keluar dari perilaku idealnya, yaitu telah mengingkarti peran yang seharusnya dilakukan.
Semestinya semua partai politik menyandang idilogi yang akan diperjuangkan. Namun anehnya, tidak semua secara nyata memiliki atau berpegang pada idealoginya itu. Kita melihat misalnya tatkala membangun kualisi. Terasa aneh, antara kualisi di tingkat pusat, tingkat wilayah, dan daerah berbeda-beda. Keadaannya beraneka ragam. Kualisi tingkat pusat adalah Partai Demokrasi, Golkar, PPP, PKS, dan PKB. Sementara itu koalisi dalam pemilihan kepala daerah beraneka ragam keadaannya. Itu semua menggambarkan bahwa partai politik tidak memiliki, atau tidak konsisten dalam memegangi idiologi yang akan diperjuangkan, kecuali hanya ingin menang belaka.
Masyarakat yang tidak menyandang idiologi secara jelas seperti sekarang ini adalah merupakan produk kerja partai politik yang tidak beridiologi pula. Kondisi seperti itu akhirnya melahirkan masyarakat pragmatis. Masyarakat yang berorientasi pragmatis jangan diharap akan menjadi unggul, memilih mutu, atau bahkan berperadaban unggul. Lihat saja pada kenyataannya, mereka hanya akan berebut uang, fasilitas, dan bahkan juga korup. Contoh sederhana, di mana-mana, mulai pemilihan kepala desa, bupati, wali kota, anggota legislatif, mereka mengandalkan kekuatan uang daripada idiologi yang ingin diperjuangkan.
Di tengah-tengah masyarakat yang sudah dilanda oleh suasana pragmatis seperti ini, maka melahirkan pimpinan yang ideal rasanya tidak mudah, sekalipun mungkin juga masih bisa. Perguruan tinggi, sekalipun berat, masih bisa melakukan sesuatu. Peran itu misalnya lewat penyadaran terhadap masyarakat. Kegiatan survey yang lebih obyektif yang dilakukan oleh para mahasiswa, dosen, dan juga guru besar, kiranya penting sebagai upaya penyadaran itu.
Selain itu, juga buah pikiran yang dihasilkan secara bersama-sama dari kegiatan seminar, diskusi, pertemuan ilmiah, dan kemudian disuarakan, maka sedikit banyak akan mempengaruhi masyarakat. Memang diakui atau tidak, sayangnya tidak semua perguruan tinggi dan juga guru besar mau bersuara, baik secara lisan maupun tulisan. Manakala nuansa pragmatis ini tidak bisa dikurangi, bangsa ini sebenarnya akan berada pada posisi yang mengkhawatirkan, yaitu sehari-hari berebut, konflik, saling menjatuhkan, dan bahkan bisa jadi, saling bunuh membunuh. Keadaan itu akan sangat mengerikan. Maka, seharusnya pikiran dan konsentrasi kita, tidak saja mencari presiden yang ideal, tetapi berbarengan dengan itu adalah mengembalikan masyarakat, agar memiliki cita-cita luhur atau idiologi yang semakin jelas dan mulia. Wallahu a'lam.
