Saya membedakan antara berkumpul dan bersatu. Disebut berkumpul manakala di antara mereka bertemu lalu duduk bersama, makan bersama, berbicara bersama-sama, atau dalam kegiatan sejenisnya itu. Sedangkan bersatu tentu lebih dari itu. Ialah tatkala mereka memiliki pikiran yang sama, cita-cita yang sama, jiwa yang sama, dan keinginan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara yang sama. Siapapun yang berada di depan atau memimpin, oleh karena kesamaan itu semua, tidak dianggap sebagai masalah.
Para tokoh bangsa saat ini sudah sering berkumpul, tetapi belum bisa dirasakan telah bersatu. Di antara mereka masih berebut kemenangan. Masing-masing memiliki kelompok, organisasi, dan partai politik yang namanya berbeda-beda, sekalipun misalnya, idiologi yang diusung sulit dicari perbedaannya. Bahkan, mereka yang berasal atau mengusung label Islam misalnya, juga tidak bisa bersatu. Padahal, Islam sebagai agama yang dianutnya itu, mengajarkan persatuan. Demikian pula yang memiliki identitas atau bercorak nasionalis, seperti PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra, Hanura adalah juga sama. Namun begitu rupanya, mereka tidak mudah disatukan.
Jika diperhatikan secara saksama, bahwa di antara partai politik itu, secara substantif, tidak memiliki idiologi yang berbeda. Tidak jelasnya idiologi antar partai politik bisa dilihat secara jelas dari format tatkala mereka harus berkoalisi. Koalisi partai politik di tingkat pusat berbeda dengan di tingkat satu dan apalagi di tingkat dua. Umpama perbedaan antar partai politik itu pada wilayah idiologi, maka koalisi yang dibangun tidak seaneka ragam seperti sekarang ini. Orang akan bersikap harga mati terhadap idiologi yang dipegangi. Namun pada kenyataannya, koalisi antar partai politik di Indonesia menjadi sedemikian longgarnya. Seolah-olah idioloi itu tidak ada, kecuali hanya untuk meraih kemenangan belaka.
Di tingkat pusat misalnya, koalisi itu adalah antara Partai Demokrat, Golkar, PKS, PKB, PPP, dan PAN. Semua partai politik itu mengambil posisi sebagai pendukung pemerintah yang kebetulan berasal dari Partai Demokrat. Namun kelihatannya agak aneh, sekalipun mereka berkoalisi, ternyata masih mengambil sikap kritis berlebihan terhadap kebijakan politik pemerintah yang didukungnya sendiri. Tentu, sikap itu melahirkan persoalan tersendiri. Sebagai contoh, tatkala pemerintah mengambil kebijakan berupa menaikkan harga BBM, ternyata ditentang sendiri oleh partai anggota koalisi pendukungnya. Pada waktu itu, PKS menentang kebijakan itu, sehingga pemerintah tidak mudah menghadapi, walaupun kepada mitra koalisisinya sendiri.
Gambaran koalisi di tingkat pusat seperti itu sangat berbeda dan bahkan beraneka ragam di tingkat satu dan apalagi di tngkat dua. Di tingkat satu, koalisi itu bisa antara Partai Demokrasi dengan PDIP, PPP, dan PAN. Di tempat lain berbeda lagi, misalnya antara Golkar, Partai Demokrat, PDIP, dan PKS, dan begitu pula seterusnya. Format koalisi itu lebih beraneka ragam lagi di daerah tingkat dua. Masing-masing, format itu berbeda-beda. Manakala dipelajari secara saksama, dari format koalisi itu, ternyata mereka hanya menggunakan idiologi sederhana, yaitu agar meraih kemenangan. Mereka berkoalisi hanya sebatas mengejar kemenangan, dan rupanya bukan atas idiologi yang ingin diperjuangkan. Keadaan seperti itu menjadikan sementara orang mengatakan bahwa partai politik di Indonesia sudah tidak memiliki idiologi lagi.
Wajah partai politik minus idiologi seperti digambarkan tersebut, juga bisa dilihat dari pola pilihan orang terhadap partai politik, tatkala yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Orang yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak harus lewat proses kaderisasi yang panjang. Seorang yang semula dikenal aktif di Partai Demokrat misalnya, secara tiba-tiba bisa mencalonkan diri lewat Partai Nasdem, dan begitu pula seterusnya. Orang yang selama itu dikenal sebagai orang Golkar, ternyata ikut mencalonkan diri sebagai calon Partai Demokrat. Seseorang yang telah lama dikenal sebagai pengurus dan tokoh PDIP ternyata mencalonkan diri sebagai caleg lewat PPP. Maka tidak salah manakala ada orang mengatakan bahwa, menjadi caleg bukan didasarkan atas idiologi yang diyakini melainkan hanya sebatas agar menang dan menjadi pejabat politik.
Tatkala idiologi dianggap tidak penting, maka pertanyaannya adalah, mengapa para tokoh tidak saling berunding saja, siapa yang akan didudukkan sebagai pemimpin bangsa ini. Siapa sajalah yang akan dijadikan presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Nama-nama para tokoh bangsa yang akan maju menjadi pemimpin, semua sudah dikenal. Mereka itu misalnya : Abu Rizal bakri, Wiranto, Prabowo, Hatta Rajasa, Anis Matta, Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, Dahlan Iskan, Mahfudz MD, dan siapa lagi yang jumlahnya juga tdaik terlalu banyak. Mengapa mereka tidak berunding, mencari kesepakatan di antara merekia yang duduk menjadi pemimpin. Tokh, idiologi mereka sebenarnya juga tidak jauh berbeda.
Selain itu, mereka sudah sering berkumpul, baik di meja makan, di tempat diskusi, seminar, di tempat kenduri, dan lain-lain. Tatkala sedang bertemu dan berkumpul, ternyata mereka juga bisa berbicara, bercanda dan bahkan juga tertawa bersama. Manakala, suasana dalam berkumpul itu dilanjutkan dengan usaha agar bisa bersatu, ------sebagaiana digambarkan di muka, maka pemimpin bangsa ini akan benar-benar dirasakan sebagai telah memahami persoalan rakyat, dan diharapkan agar berjuang untuk semua. Sebaliknya, adalah bukan justru berebut tentang sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu jelas, sebagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini. Wallahu a'lam.
