Keberagaman merupakan ciri khas masyarakat modern. Warna warni itu harus diakui dan dipelihara. Tidak boleh seseorang atau sekelompok orang memaksakan kehendaknya sendiri. Perbedaan atau warna warni itulah ciri khas masyarakat modern dan berdemokrasi. Perbedaan dianggap biasa dan dianggap sebagai sesuatu yang indah. Akan tetapi, dibalik keindahan itu terdapat tantangan yang tidak mudah dihadapi, terutama oleh para pemimpinnya. Selain itu, resiko berdemokrasi yang berlebihan sedemikian berat.
Pemimpin akan berhasil manakala mampu merumuskan visi, misi, dan tradisi dan kemudian diikuti oleh semua yang sedang dipimpinnya. Laju gerak untuk mencapai tujuan akan semakin cepat manakala semua potensi atau kekuatan digerakkan dan diarahkan pada sasaran yang sama. Dan sebaliknya, manakala upaya mempersatukan tersebut gagal dilakukan, apalagi di antara kelompok yang berbeda saling menganggu dan menghambat, maka tugas itu semakin berat. Komunitas seperti digambarkan itu akan berjalan di tempat. Sebab, potensi atau kekuatan akan habis hanya untuk membiayai akibat negatif dari perbedaan yang saling mengganggu itu.
Oleh karena itu, para ahli managemen mengajarkan agar para pemimpin merumuskan visi, misi, dan perencanaan yang jelas. Dengan visi, misi dan perencanaan itu maka semua kekuatan bisa disatukan untuk meraih tujuan yang dikehendaki bersama. Organisasi yang berhasil maju biasanya diawali oleh keberhasilan pemimpinnya dalam menyatukan semua kekuatan itu. Sebaliknya kegagalan selalu diwali oleh adanya konflik yang tidak produktif, saling menjatuhkan, dan masing-masing pihak selalu mencari kemenangan dan keuntungan sendiri.
Pada zaman orde baru, dalam kepemimpinan Presiden Soeharto, perbedaan tidak terlalu diberi ruang, bahkan hingga menyangkut politik sekalipun. Partai politik diatur sedemikian rupa, dari semula menganut multi partai, kemudian dibatasi hanya menjadi tiga partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Ketiga partai politik itupun sebenarnya dibuat seragam, agar tidak terjadi perbedaan yang terlalu mencolok. Keseragaman itu, setidak-tidaknya menyangkut azasnya. Pada waktu itu semua partai politik dan juga organisasi kemasyarakatan diharuskan berazas tunggal, yaitu Pancasila. Pancasila dan pembangunan dijadikan idiologi untuk menyatukan semua potensi yang ada. Hasilnya, konflik tidak terlalu tampak di permukaan. Selain itu, korupsi memang ada, tetapi tidak seterbuka seperti sekarang ini.
Selain dilakukan penyeragaman terhadap idiologi, kebijakan itu juga menyangkut birokrasi, lambang-lambang, dan juga kebijakan secara nasional. Semua pejabat birokrasi pemerintah diberlakukan kebijakan monoloyalitas. Semua menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa diharuskan loyal sepenuhnya kepada pimpinan sesuai dengan hirarkhinya. Seorang kepala desa harus loyal kepada camat. Camat loyal kepada bupati atau wali kota. Wali kota dan bupati loyal kepada gubernur, dan seterusnya. Begitu pula kepemimpinan dalam berbagai departemen, berjalan seperti digambarkan itu. Birokrasi pemerintah pada semua tingkatannya mengikuti garis komando dan loyalitas penuh kepada pimpinan atasannya..
Gambaran tersebut berubah total setelah memasuki era reformasi. Kebebasan berlebihan ternyata memporak-porandakan tatanan politik dan sosial sebelumnya. Loyalitas dan garis komando dalam birokrasi menjadi sedemikian longgar. Pemilihan umum menghasilkan salah satu atau koalisi partai politik sebagai pemenangnya. Akan tetapi kemenangan itu ternyata juga tidak terlalu berpengaruh secara utuh dan menyeluruh hingga pada level di bawahnya. Pertarungan politik pada level bawah, seperti di tingkat propinsi, kabupaten dan atau kota, pemenangnya bisa saja diraih oleh partai politik lainnya. Pada tingkat pusat misalnya, pemenang pemilu adalah Partai Demokrat. Akan tetapi pada tingkat propinsi, kabupaten dan kota akan berbeda. Jawa Tengah misalnya, pemenangnya adalah PDIP, dan begitu pula dalam pemilihan Gubernurnya. Lebih lanjut, pada tingkat kabupaten dan kota, keadaannya beragam. Malang Raya misalnya, antara Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu pemenangnya berbeda-beda. Wali Kota Malang berasal dari PKB, Kabupaten Malang dari Golkar, dan Wali Kota Batu dari PDIP.
Dominasi politik yang beraneka ragam pada masing-masing daerah itu juga sangat berpengaruh terhadap birokrasi dan bahkan juga simbul-simbul yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana terlihat misalnya, tatkala datang ke Kabupaten Malang maka warna kuning yang menonjol. Kegiatan apa saja, oleh karena kepala daerah berasal dari Golkar, maka selalu disemarakkan oleh warna kuning. Berbeda dengan itu adalah Kota Malang dan juga Kota Batu. Oleh karena Wali kota Batu adalah berasal dari PDIP, maka warna merah selalu mendominasi kota itu. Demikian pula, Kota Malang, oleh karena Wali kota dan Wakil Wali Kota berasal dari PKB, maka yang menonjol adalah warna hijau.
Pengaruh tersebut juga tampak dari loyalitas para pejabat dalam hirarkhi pemerintah, baik tingkat bupati, gubernur, menteri, dan bahkan hingga presiden sekalipun. Tatkala kedatangan pejabat pada lebih atas, maka mereka melihat dahulu latar belakang partai politik yang bersangkutan. Manakala di antara mereka berasal dari partai politik yang sama, maka akan kelihatan lebih keakrabannya. Seorang menteri yang berasal dari PKB akan lebih diberi perhatian khusus oleh pemerintah daerah yang juga berasal dari PKB. Bupati atau wali kota dari Partai Demokrat akan memberikan sambutan lebih manakala menteri atau gubernur yang datang juga berasal dari partai politik yang sama. Birokrasi pemerintah pun menjadi berwarna warni tergantung partai politik pemenangnya.
Menghadapi kenyataan dimaksud, maka kiranya para pakar manajemen lebih tertantang dan harus berpikir lebih keras lagi, terkait bagaimana memanage dan memimpin masyarakat yang berdemokrasi secara berlebihan itu. Memimpin masyarakat yang diwarnai oleh kompetisi secara keras dan terbuka seperti sekarang ini kiranya tidak mudah. Ilmu manajemen tertantang untuk merumuskan, bagaimana kemajuan tetap berhasil diraih di tengah-tengah suasana kompetisi dan perebutan pengaruh yang semakin tajam. Mengandalkan teori lama, kiranya siapapun akan pesimis. Tapi itulah resiko berdemokrasi berlebihan, yang dipandang oleh sementara orang lebih hebat itu. Wallahu a'lam
