Sekedar membandingkan, di zaman pemerintahahn Orde Baru, secara teoritik tidak terdengar ada koalisi partaipolitik. Golkar selalu menjadi pemenang dalam pemilihan umum sehingga selalu menjadi penguasa tunggal dalam pemerintahan. Partai politik lainnya, yaitu PDI dan PPP selalu berada di luar kekuasaan.
Kemenangan Golkar itu menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga di daerah-daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Oleh karena itu semua pejabat pemerintahnya berasal dari Golkar. Tidak pernah terdengar orang PDI atau orang PPP menjadi gubernur, bupati atau wali kota. Bahkan semua pegawai negeri harus mengikuti kebijakan monoloyalitas, yaitu loyal hanya kepada pimpinan birokrasi atasanya.
Kenyataan seperti itu bisa dibayangkan, pengendalian pemerintahan menjadi relatif mudah. Siapa saja yang tidak loyal kepada atasan akan dicopot atau ganti. Bawahan di semua level pemerintahan harus loyal dan melaksanaan kebijakan atasannya. Dengan demikian, terdapat garis komando kebijakan yang sama, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah.
Sistem pemerintahan seperti digambarkan itu tentu terdapat juga kelemahan, misalnya kebebasan tidak terlalu bisa dirasakan. Demikian pula, kreatifitas bagi masing-masing daerah tidak secara leluasa bisa dikembangkan. Kebijakan daerah mengikuti kebijakan pusat. Kekuasaan menjadi tersentral. Padahal bangsa ini dikenal mejemuk. Dilihat dari berbagai aspeknya berbeda-beda. Oleh karena itu, penyeragaman dimaksud akan berhadapan dengan aspirasi, adat istiadat, atau bahkan kepentingan masing-masing daerah yang berbeda-beda itu.
Sejak reformasi, gambaran yang serba seragam tersebut berubah total. Partai politik tumbuh menjadi sekian banyak jumlahnya. Lewat institusi partai politik, maka kekuasaan diperebutkan. Jumlah partai politik yang sedemikian banyak itu, menjadikan kemenangan mutlak oleh sebuah partai politik sulit diraih. Akibatnya, untuk membangun kekuatan dan tentu kemenangan, beberapa partai politik melakukan koalisi.
Oleh karena, kekuatan partai politik di level yang berbeda dan pada wilayah atau daerah pada kenyataannya juga berlain-lainan, maka koalisi yang terbangun juga berbeda-beda pula. Di tingkat pusat, pada pemerintahan SBY misalnya, koalisi itu terdiri antara Partai Demokrat, Golkar, PPP, PKS, dan PKB. Beberapa partai politik itu disebut sebagai partai pendukung pemerintah. Sedangkan lainnya sebagai partai oposisi.
Koalisi partai politik tingkat pusat tidak secara otomatis diikuti oleh partai politik pada level di bawahnya, baik pada pemerintah tingkat satu atau tingkat kabupatern dan kota. Koalisi partai politik pada tingkat satu maupun tingkat dua, bisa jadi bermacam-macam. Terdapat misalnya, di suatu propinsi atau kabupaten kota, koalisi itu antara Partai Golkar dengan PDIP, dan Demokrat. Di wilayah lain, ternyata misalnya, antara Partai Golkar, PPP,PKB, dan Gerindra. Sementara itu, di propinsi dan kabupaten kota lainnya akan berbeda-beda lagi.
Wajah koalisi partai politik sebagaimana digambaran itu menunjukkan bahwa kebersamaan mereka bukan semata-mata untuk memperjuangan idiologi, program, prioritas pembangunan, atau untuk membela komunitas masyarakat tertentu, melainkan hanya sekedar untuk meraih kemenangan. Sebelum pemilu, seolah-olah mereka berbeda, tetapi setelahnya bergabung atau berkoalisi. Padahal, umpama koalisi itu dilakukan sebelum pemilu menjadi lebih sederhana, toh sebenarnya di antara mereka dalam banyak hal tidak terlalu beda.
Selain tergambar bahwa tidak adanya idiologi partai politik yang jelas, wajah koalisi partai politik seperti itu menunjukkan bahwa telah terjadi budaya prakmatisme yang luar biasa. Partai politik hanya berorientasi pada target-target jangka pendek. Sebagai buah dari prakmatisme itu, mereka akan mudah berkompromi dan juga gampang diatur. Keuntungan yang diinginkan sebetas jabatan, kekayaan, dan kepuasan sesaat. Akibatnya, jangan heran manakala dari partai politik tidak banyak memikirkan rakyat, bahkan juga korup, dan terdengar bersuaranya hanya pada setiap menjelang pemilu.
Oleh karena itu, siapa pun tidak perlu merasa heran manakala janji-janji dalam kegiatan kampanye, segera dilupakan. Sebab, setelah menang, mereka ingin segera menikmati kursinya, dan bukan untuk mensejahterkan rakyat. Mereka sekedar kepingin menang dan berada di tempat yang dianggap terhormat itu. Itulah buah dari wajah koalisi partai politik ketika tidak didasari oleh idiologi yang jelas dan kokoh. Selanjutnya, manakala idiologi yang disandang itu kuat, maka pilihan-pilihan dalam berkoalisi juga tidak akan dijatuhkan secara sembarangan. Wallahu a'lam.
