Di zaman demokrasi seperti sekarang ini, maka rakyatlah yang berkuasa. Siapapun yang bersama dan didukung oleh rakyat, ia akan menang. Rakyat tidak akan bisa dikalahkan, karena pemilik kekuasaan itu sebenarnya adalah rakyat. Boleh saja seorang pemimpin memaksa rakyat, dengan berbagai cara, tetapi umpama berhasil dan menang tidak akan berlangung lama. Suatu saat ia akan dijatuhkan sendiri oleh rakyat.
Persoalannya adalah bagaimana berkoalisi dengan rakyat itu. Rakyat sendiri juga beraneka ragam. Mereka tidak tunggal. Semua mengklaim sebagai rakyat. Aspirasi, idiologi, dan pandangan mereka berbeda-beda. Umpama rakyat bersatu, memiliki aspirasi dan pandangan yang sama, maka calon pemimpin yang didukung oleh mereka itulah pemenangnya.
Atas dasar kenyataan tersebut itu, berkoalisi dengan rakyat pun tidak mudah. Sebab masih ada pertanyaan lagi, ialah rakyat mana yang bisa diajak berkoalisi itu. Menjawabnya tidak sederhana. Rakyat pasti memiliki aspirasi, idiologi, dan pandangan berbeda-beda. Lihat saja, di suatu desa kecil saja sebagai contoh, pada musim kampanye berkibar berbagai macam bendera partai politik, menggambarkan afiliasi politik mereka berbeda-beda.
Mempengaruhi rakyat juga tidak mudah. Manakala mereka sudah berpegang pada idiologi tertentu, pasti sulit dipengaruhi atau diubah. Idiologi mirip dengan agama. Seseorang yang telah menentukan agama tertentu, walaupun belum tentu memahami ajaran agama yang dipeluknya, tidak mudah diubah. Seorang yang berpaham idiologi nasionalis, pengagum Bung Karno misalnya, apapun akan ikut keputusan partai politik yang telah lama didukungnya.
Itulah pentingnya idiologi partai politik. Sayangnya tidak semua partai politik memiliki idiologi yang jelas. Tanpa kejelasan itu, seolah-olah mereka tidak memiliki akar yang kuat. Posisinya terobang ambing mengikuti arus yang menguntungkan. Orientasinya tampak sekedar mencari untung. Gambaran secara jelas dari pemilik idiologi dalam menentukan pilihan politiknya bisa dilihat dari contoh sederhana, misalnya seorang penarik becak. Sekalipun miskin, penghasilan pas-pasan, tetapi oleh karena mereka memiliki idiologi, maka ia akan tetap pada pendiriannya.
Hal tersebut berbeda dengan rakyat yang tidak memiliki idiologi. Dalam pemilihan wakil rakyat, atau bahkan calon presiden, masih tergantung pada siapa yang mengajak dan bahkan siapa yang memberi sesuatu kepadanya. Idiologi mereka adalah sesuatu yang akan diterimanya. Maka kemudian muncul istilah : 'mau membayar berapa'. Akibatnya, terjadi transaksi politik, dan penyimpangan yang kemudian merugikan rakyat. Anehnya, ketidak jelasan idiologi tidak saja terjadi pada tataran perseorangan, tetapi juga pada partai politik.
Rakyat yang beridiologi, dalam soal pemilihan pemimpin, akan berbeda dari rakyat yang tanpa idiologi. Rakyat yang beridiologi akan berpandangan teguh, mereka akan memilih calon pemimpin yang memiliki kesamaan idiologi itu. Berbeda dengan rakyat yang tidak mempedulikan idiologi, maka akan memilih siapapun calon pemimpin yang dianggap menguntungkan. Pilihan politik mereka masih bisa diubah sesuai dengan gambaran keuntungan yang akan diperoleh.
Oleh karena itu berkoalisdi dengan rakyat ternyata tidak mudah. Usaha itu memerlukan pemetaan hingga diketahui medannya secara tepat. Kelompok masyarakat yang telah terikat pada idiologi tertentu kiranya tidak akan mudah dipengaruhi. Penyandang idiologi biasanya akan lebih bersifat tertutup, emosional, dan subyektif. Pertimbangan yang bersifat obyektif dan rasional sekalipun belum tentu membuahkan hasil maksimal. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di muka, masih banyak kelompok non idiologis. Mereka masih bisa diperebutkan, diajak berkoalisi, tergantung cara dan pendekatannya. Wallahu a'lam.
