GEMA-Baru kali ini UIN Maliki diajak kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie yang rencananya hadir di UIN Maliki absen karena ada undangan mendadak dari Presiden SBY untuk menghadiri acara MTQ di Batam. Hadir sebagai perwakilan Gubernur Kaltara yaitu Kabiro Bidang Hukum dan Organisasi  Drs. Basiran dan Sumaji (7/6).

Kedatangan Kabiro Kaltara itu langsung disambut hangat Rektor UIN Maliki Prof. Dr.H. Mudjia Rahardjo. Dalam sambutannya, Prof. Mudjia merasa bahagia dan terhormat sekali Pemprov Kaltara melakukan MoU dengan UIN Maliki. Pasalnya, memperluas network perguruan tinggi dengan lembaga ataupun masyarakat sudah menjadi tugas dasar perguruan tinggi yang termaktub dalam tridharma perguruan tinggi yang salah satunya di dalamnya ada pengabdian kepada masyarakat.

“Saya sangat berharap Pak Gubernur Kaltara bisa hadir di UIN Maliki tidak hanya menandatangani MoU saja melainkan juga memberi kuliah tamu kepada sivitas akademika UIN Maliki Malang,” harapnya.

Perwakilan Pemrov. Kaltara Basiran menyampaikan permohonan maaf kepada Rektor UIN Maliki atas tidak hadirnya Gubernur Kaltara Irianto Lambire di UIN Malki. Awalnya, MoU ini beliau sendiri yang akan menandatangani langsung. Namun, karena beliau mendadak dipanggil presiden di Batam membuat beliau menugaskan kami untuk menindak lanjuti MoU ini. “Sekali lagi, saya mewakili pak gubernur minta maaf yang sebesar-besarnya. dan insya Allah nanti Pemprov Kaltara akan hadir di UIN Maliki untuk melakukan MoU secara umum,” ungkapnya.

MoU kali pertama ini hanya mencakup dua hal yaitu masalah Analisis Jabatan (Anajab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Untuk sementara, difokuskan pada dua hal tersebut, selanjutnya untuk penandatanganan kesepakatan kerjasama secara luas akan dilakukan langsung oleh Pemprov. Kaltara. “Kaltara memang merupakan Provinsi baru dan pejabatnya baru dilantik oleh presiden pada 22 Juli 2013,” kenangnya.