Sebenarnya bangsa ini memerlukan dua hal, yaitu tuntutan demokrasi dan manajemen pemerintahan yang efektif. Demokrasi dilaksanakan sebagai tuntutan masyarakat modern, untuk mewujudkan prinsip kebersamaan dan menghargai semua warga negara di dalam menentukan nasib bangsanya. Pandangan bahwa negara ini adalah milik bersama, oleh karena itu semua warganya harus diberikan hak yang sama menentukan masa depannya.
Perdebatan terkait pemilihan pejabat politik di tingkat daerah, yaitu antara gubernur, walikota dan bupati seharusnya dipilih oleh DPR atau langsung oleh rakyat sebenarnya menyisakan persoalan mendasar jika dikaitkan dengan kebutuhan manajemen yang efektif. Sebagai akibat pejabat politik dipilih oleh rakyat, baik secara langung atau lewat perwakilan oleh DPR, akan menghasilkan personal yang belum tentu memiliki kesamaan visi dengan presiden dan wakil presidennya.
Sementara itu, dalam menjalankan manajemen, tidak terkecuali manajemen pemerintahan, agar efektif, maka harus ada kesamaan visi di antara seluruh jajaran pemerintahan di semua levelnya. Bisa dibayangkan betapa rumitnya tugas presiden dan wakil presiden, manakala pejabat di level bawahnya tidak memiliki visi yang sama. Perbedaan partai politik sudah barang tentu akan menggambarkan adanya keanekaragaman visi dimaksud.
Tatkala presidennya diusung oleh partai politik pemenang pemilu, katakanlah sekarang ini adalah PDIP dan beberapa partai koalisinya, sementara itu para gubernur, walikota, dan bupatinya berasal dari berbagai partai politik yang berbeda, maka tuntutan manajemen efektif akan tidak mudah diraih. Perbedaan pilihan antara pejabat politik daerah dipilih langsung oleh rakyat dan atau dipilih oleh DPRD sebenarnya dengan mudah bisa dibaca bahwa akan ada sesuatu yang akan dipermainkan yang hal itu sangat mungkin berbenturan dengan upaya menjalankan efektifitas manajemen pemeritantahan.
Persoalannya adalah apakah tuntutan demokrasi secara menyeluruh itu yang ingin diwujudkan atau pilihan penting selainnya, yaitu agar manajemen pemerintahan berhasil dilaksanakan secara efektif. Jika keduanya yang ingin diraih, yaitu demokrasi penuh dan manajemen efektif, rasanya tidak akan mungkin terjadi. Keduanya adalah berada pada wilayah yang benar-benar berbeda. Mengimplementasikan demokrasi dengan memberi kewenangan rakyat memilih, baik langsung atau tidak langsung, maka jelas akan membuahkan visi pejabat politik di tingkat wilayah dan daerah akan tidak selalu sama atau searah dengan visi presiden dan wakil presidennya. Keadaan seperti itu akan menyulitkan bagi siapapun untuk menjalankan manejemen pemerintahan yang efektif.
Persoalann mendasar yang harus dijawab adalah, apakah bangsa ini ingin berdemokrasi sebebas-bebasnya atau ingin meraih kemajuan dengan syarat harus ada manajemen pemerintahan yang efekitif. Keduanya adalah pilihan dan masing-masing akan membuahkan resiko yang berbeda. Berdemokrasi yang terbuka seluas-luasnya akan memenuhi hak-hak rakyat, tetapi belum tentu akan menghasilkan manajemen yang efektif. Padahal kemajuan hanya akan berhasil diraih manakala ada manajemen yang efektif. Padahal jika visi di antara semua orang dalam organisasi tidak sama atau serupa, maka yang akan terjadi adalah saling tarik menarik, berebut, dan bahkan juga konflik yang tidak berkesudahan. Jika keadaan seperti ini yang terjadi, maka jangan berharap negara atau pemerintahan akan maju.
Oleh karena itu, manakala ingin berhasil diwujudkan manajemen yang efektif, maka pilihan yang lebih tepat adalah, seharusnya pejabat politik di tingkat wilayah dan daerah, ------gubernur, walikota, dan bupati, diserahkan langsung saja kepada presiden dan wakil presiden. Rakyat cukup memilih kepala negara dan wakilnya. Siapapun yang ditunjuk oleh presiden dan wakil presiden sebagai pejabat politik dimaksud adalah seharusnya dianggap sama dengan pilihan rakyat, oleh karena kepala negara dan wakilnya telah dipilih oleh mereka.
Manakala pemilihan semua gubernur, walikota, bupati, dalam kontek sekarang ini diserahkan saja kepada presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Joko Widodo dan Yusuf Kalla, maka sebenarnya tuntutan berdemokrasi sudah terpenuhi dan demikian pula kebutuhan akan adanya manajemen pemerintahan yang efektif. Disebut telah berdemokrasi oleh karena presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langung. Demikian pula manajemen pemerintahan menjadi efektif oleh karena semua pejabat politik di berbagai level adalah pilihan presiden dan wakilnya, sehingga sudah barang tentu akan memiliki visi yang sama.
Persoalannya adalah apakah ada kemauan untuk meraih kedua kebutuhan itu sekaligus yang sama-sama pentingnya itu. Sudah barang tentu, pendekatan itu memerlukan undang-undang dan segala peraturan untuk mengaturnya. Jika pilihan ini yang benar-benar diambil maka keuntungan lainnya adalah kita tidak perlu membuang energi banyak-banyak untuk berdebat tentang apakah pemilihan gubernur, walikota, dan bupati itu dialakukan secara langsung oleh rakyat dan atau lewat perwakilan DPRD setempat. Wallahu a'lam.
