Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya bisa disebut sebagai langkah yang amat berani. Sebagai pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat, tidak terkecuali adalah rakyat bawah, sebenarnya adalah merupakan hal yang amat beresiko. Rakyat sebagai pendukungnya yang semula sangat mencintai dan bahkan mengelu-elukan akan datangnya keadaan yang lebih baik dan menyenangkan, namun dengan kebijakan itu masarakat akan berubah dengan sikap sebaliknya.
Keaikan harga BBM yang juga biasa disebut dengan pengurangan subsidi pemerintah terhadap harga minyak, sebenarnya sudah sering dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sebagaimana biasanya, setiap pemerintah menaikan harga BBM pasti mendapatkan protes atau perlawanan dari masyarakat. Tidak pernah ada kebijakan kenaikan BBM disambut dengan suasana gembira. Kenaikan harga BBM selalu berarti juga akan naiknnya harga bahan pokok dan juga harga komuditas lainnya.
Kebijakan menaikan harga BBM juga akan mengurangi nilai tukar gaji para buruh, pegawai, dan juga jenis pekerjaan yang bergaji tetap lainnya. Para buruh semula setiap bulan menerima gaji Rp. 2.000.000,- (dua jura rupiah) sudah cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari, ------sekalipun dalam keadaan pas-pasan, tetapi dengan kenaikan harga BBM, jumlah pendapatan itu sudah tidak akan mencukupi lagi, oleh karena harga semua bahahn pokok, termasuk biaya transportasi, dan lain-lain akan naik semuanya.
Pemerintah sebenarnya dengan tiem ekonominya, sudah mengetahui semua akibat dan resiko kenaikan BBM itu. Mereka sudah tahu bahwa masyarakat akan kecewa, mahasiswa akan melakukan demonstrasi, kehidupan masyarakat akan semakin sulit, dan pemerintah tidak akan menjadi lebih populer. Tetapi kebijakan itu dianggap harus dilakukan agar pemerintah berkesempatan menjalankan pembangun sebagaimana janji-janjinya yang disampaikan pada kampanye sebelum pemilu. Disebutkan bahwa biaya pengurangan subsidi BBM akan digunakan untuk membangun inprastruktur yang mendesak, dan juga lainnya yang harus dipenuhi. Sebagai konpensasinya, pemerintah memberi subsidi kepada orang yang dianggap tidak mampu dari hasil kenaikan BBM itu juga.
Saya tidak pernah mengetahui secara makro tentang pengelolaan anggaran negara, sebab itu memang bukan keahlian saya. Akan tetapi, saya melihat dan merasakan, bahwa belanja negara sangat mahal. Rupanya pemerintah juga sudah menyadari akan hal itu. Maka agar tidak terjadi penyimpangan, disusunlah berbagai pedoman hingga tingkat teknis pelaksanaan anggaran. Siapapun yang membelanjakan uang negara di masing-masing instansi telah tersedia petunjuknya yang harus diikuti secara disiplin.
Namun demikian, disadari atau tidak, justru dengan aturan yang terlalu detail itu melahirkan penyimpangan. Dengan mudah para pejabat yang mengimplementasikan anggaran itu akan mengikuti petunjuk itu secara formal. Jenis kegiatan dilkakukan, anggaran yang disediakan dibelanjakan sesuai dengan aturanh itu. Namun bisa saja, semua yang dijalankan itu sebenarnya hanya berada pada tataran formalitas belaka. Secara formal, kegiatan itu telah memenuhi petunjuk teknis, tetapi secara material atau bahkan substansial bisa saja masih jauh dari harapan sebenarnya yang diinginkan.
Sebagai contoh kecil, kegiatan rapat seharusnya dilakukan di gedung-gedung kantor instansi yang bersangkutan. Akan tetapi apa yang terjadi, dalam melaksanakan berbagai kegiatan ternyata mereka mengunakan fasilitas hotel. Pilihan yang mahal dan boros semacam itu seharusnya bisa dipertimbangkan sendiri oleh pimpinan instansi yang bersangkutan, adalah sebagai bagian dari upaya penghematan. Akan tetapi ternyata hingga presiden sendiri masih merasa perlu melarangnya. Anehnya, penggunaan fasilitas hotel dimaksud ternyata juga telah memiliki dasar acuan yang dibuat dalam penganggaran itu.
Kebijakan yang berbiaya mahal dan boros itu ternyata tidak saja dilakukan oleh instansi tertentu, tetapi juga oleh berbagai instansi pada umumnya. Akibatnya, pada bulan-bulan tertentu, hotel-hotel pada penuh, dan begitu pula penerbantan ke kota-kota tertentu yang dianggap menarik dijadikan tempat rapat kerja, workshop, atau kegiatan apa saja yang boleh dilakukan atas biaya negara akan semakin ramai. Rakyat sebenarnya telah mengetahui akan hal itu, bahwa biaya pemerintah amat mahal dan boros.
Umpama saja konsep revolusi mental yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga dimaknai sebagai upaya merevolusi mental para pejabat dalam membelanjakan uang negara, maka sebenarnya masih banyak bagian-bagian strategis bisa dibiayai dengan hemat. Sebagai contoh kecil yang barangkali mudah diketahui oleh banyak orang, betapa besar biaya yang digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi guru, dan apalagi akhir-akhir ini berbagai jenis penataran untuk implementasi kurikulum bagi para pejabat di berbagai level hingga para guru di seluruh Indonesia.
Namun lagi-lagi anehnya, program yang belum sepenuhnya dijalankan itu, kabarnya akan ditinjau kembali. Padahal, kebijakan itu akan memerlukan anggaran negara yang tidak kecil lagi. Maka wajar, manakala masyarakat menjadi bertanya-tanya tentang kebijakan aneh itu. Umpama hal-hal sederhana seperti ini mendapatkan perhatian dan dikalukasi secara cermat, maka pemerintah baru di mata masyarakat akan tetap memiliki keistimewaan. Kenaikan BBM bisa ditunda dulu, sedangkan untuk sementara waktu pembiayaan pembangunan dapat memanfaatkan hasil dari berbagai penghematan itu. Selain itu, pemerintah tidak perlu terlalu berani menanggung resiko, dianggap memberati kehidupan rakyat seperti sekarang ini. Wallahu a'lam.
