Oleh pemerintahan baru, Jokowi-Jk, rapat dinas di hotel dilarang. Kegiatan rapat dinas supaya dilaksanakan di kantor masing-masing. Mungkin hal itu ada pengecualian, misalnya rapat kooordinasi yang bersifat nasional, dan tidak mungkin kegiatan itu dilaksanakan di kantor, maka tidak ada pilihan lain kecuali diijinkan di hotel.
Memang pelaksanaan rapat dinas di hotel menjadi praktis. Semua hal yang terkait dengan kegiatan itu telah diselesaikan oleh pihak hotel yang berketempatan, termasuk konsumsi maupun akomodasi lainnya. Hal itu berbeda jika kegiatan itu dilaksanakan di kantor. Sekalipun murah, dalam arti tidak perlu membayar biaya perjalanan, honorarium, dan lain-lain, maka tidak bisa digunakan untuk menghabiskan anggaran.
Selain itu, jika kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor maka juga ada pihak lain yang terugikan, yaitu hotel yang biasa digunakan untuk rapat itu. Kita lihat, terutama di akhir tahun anggaran, hotel di semua kota menjadi penuh. Berbagai jenis kegiatan pemerintah, mulai dari rapat kerja, pelatihan, workshop, dan bentuk lainnya dilaksanakan di hotel. Oleh karena itu umpama kegiatan tersebut benar-benar harus dilaksanakan di kantornya masing-masing, maka pihak hotel akan kehilangan salah satu potensi pasarnya.
Memang agaknya aneh, sekedar menghabiskan anggaran, ternyata bagi instansi pemerintah dirasa tidak mudah. Sekalipun sudah berada di ujung akhir tahun anggaran misalnya, mereka menyelenggarakan rapat kerja. Padahal kegiatan semacam itu seharusnya dilaksanakan di awal tahun. Maka, birokrasi yang seharusnya rasional menjadi tidak logis. Kegiatannya diada-adakan agar sekedar bisa berhasil mencairkan anggaran. Sesuatu yang jelas terasa salah, tetapi biasanya dicarikan pembenar. Birokrasi menjadi mahal dan diliputi suasana kepura-puraan.
Selama memimpin perguruan tinggi negeri, tidak kurang dari 16 tahun, saya selalu melarang kegiatan rapat atau apa saja di hotel. Semua kegiatan dinas, seperti rapat kerja, workshop, pelatihan, seminar, dan lain-lain harus dilaksanakan di kampus. Memang, ------ketika itu, tidak ada peraturan yang melarangnya. Umpama kegiatan itu dilaksanakan di hotel, dan apalagi memilih hotel di luar kota misalnya, maka sekaligus bisa refreshing, sehingga banyak orang yang merasa senang. Tetapi juga sebaliknya, ada yang kecewa oleh karena tidak diikutkan.
Mengambil tempat untuk rapat dinas di hotel memang menyenangkan. Paling tidak, semua pekerjaan yang terkait dengan rapat atau kegiatan dinas itu bisa diselesaikan oleh pihak hotel. Dengan demikian, semua pihak akan konsentrasi pada pekerjaan rapat dinas. Oleh karena itu, sekalipun berbiaya lebih mahal, maka akan mengurangi beban yang harus ditanggung oleh petugas kampus. Namun, saya ketika itu tetap melarang, oleh karena akan mengganggu suasana batin banyak orang di kantor, terutama bagi mereka yang tidak diikutkan.
Menurut hemat saya, ketika kegiatan kedinasan dilaksanakan di hotel, maka sebenarnya ada sesuatu yang seharusnya dipelihara tetapi terabaikan. Apa yang disebut sebagai sesuatu yang harus dipelihara itu adalah kebersamaan. Tidak akan mungkin kegiatan di hotel itu mengikutkan semua orang. Bagi mereka yang tidak diikutkan, maka akan merasa ditinggalkan. Perasaan seperti itu, dan apalagi dialami oleh sebagian besar orang, maka akan berdampak mematikan semangat kebersamaan dan juga partisipasi.
Lembaga yang sehat adalah manakala di dalamnya tumbuh kebersamaan dan partisipasi. Semua merasa diajak serta dan tidak ada yang ditinggalkan. Kegiatan di hotel itu akan mengganggu perasaan bagi orang yang ditinggalkan itu. Oleh karena itu, kegiatan yang bersifat kedinasan, ketika menggunakan fasilitas hotel, sebenarnya bukan saja berdampak mahal dan boros, tetapi juga mengganggu rasa kebersamaan yang seharusnya ditumbuh-kembangkan bersama. Oleh karena itu, keputusan pemerintah baru, -----Jokowi-Jk, melarang mengadakan kegiatan dinas di hotel, sebenarnya memiliki makna strategis, yakni merubah mental dan sekaligus memperbaiki suasana birokrasi pemerintah. Wallahu a'lam.
