HUMAS UIN MALANG-Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekjen Kemenag RI Dr. H. Wawan Djunaedi, MA. hadir di hadapan peserta kegiatan Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan LPDP Diktis Kemenag RI, Jumat (9/12).
Dalam paparan materinya, Alumni UIN Malang ini menyampaikan bahwa 83 persen penduduk Indonesia beragama Islam, untuk itu di era digital ini penguatan moderasi beragama ini menjadi Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) pemerintah mulai 2020-2024. "Ini artinya semua satuan di pemerintahan ini harus menyelenggarakan program ini secara serentak," paparnya.
Munculnya moderasi beragama ini, tentu banyak memunculkan polemik bagi golongan yang tidak setuju, ada yang menilai moderasi ini sebagai upaya pelemahan aqidah Islam, bahkan ada juga yang menilai proses sekulerisasi Islam. "Ini yang terjadi, bahwa masyarakat tidak paham sepenuhnya apa itu moderasi yang sesungguhnya," katanya.
Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh menyakiti orang lain baik dengan perkataan, maupun dengan perbuatan. Ini ajaran Islam yang sangat jelas dan moderat, akan tetapi, kenyataan di lapangan banyak orang Islam yang justru gagal paham dan malah saling menyakiti satu sama lain. "Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemenag bahwa 99 persen terorisme itu dari unsur wahabi, dan ini menjadi musuh bagi NKRI ini," terangnya.
Untuk itu, tambah dia, pemerintah berharap melalui sosialisasi dan pelatihan intensif bagi pelopor penguatan moderasi beragama ini bisa kembali mendekatkan masyarakat yang memiliki pemikiran ekstrim bisa kembali didekatkan ke ajaran agama yang sesungguhnya. "Sekarang ini yang perlu di moderasi adalah cara beragamanya, bukan moderasi berislamnya, karena gagal paham terhadap agama ini sangat membahayakan sekali," tegasnya.
Untuk itu, kata dia, NKRI ini butuh moderasi beragama, pasalnya banyak orang Islam sendiri yang menistakan agamanya tanpa disadari, bahkan merasa paling benar sendiri, kejadian seperti ini bukan agamanya yang salah. Akan tetapi cara beragamanya yang perlu di luruskan kepada ajaran agama yang sebenarnya. "Islam sendiri tidak pernah mentolerir terjadinya kekerasan dalam bentuk apapun," tegasnya.
Kemenag menegaskan hal ini perlu adanya gerakan dari pelopor ataupun penggerak moderasi secara masif untuk memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Pasalnya, moderat itu washatia, dan jauh dari paham ekstrim yang menurunkan martabat beragama itu sendiri. "Gerakan ekstrim beragama saat ini tidak hanya mengancam Indonesia saja. Akan tetapi, sudah mengancam negara di belahan dunia," tegasnya.
