GEMA-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk kali pertamanya mengadakan program vaksinasi nasional Covid-19. Melalui Prof. Abd. Haris, M. Ag selaku rektor secara resmi menyerahkan vaksin Covid-19 kepada Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) Prof. Dr. dr. Bambang Pardjianto. Acara tersebut diselenggarakan di Poli Klinik UMMI yang diketuai dr. Christyaji Indradmojo, Minggu (31/1).
Dalam sambutannya, Prof. Haris sapaan akrab Rektor UIN Maliki menyampaikan bahwa UIN Maliki Malang selain berkomitmen melayani di bidang pendidikan juga memiliki peran penting dalam melayani di bidang kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan adanya kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh P2KM bersama Poli Klinik UMMI untuk membantu masyarakat dalam usaha mencegah dan mengatasi penyebaran virus COVID-19.
Apalagi, masih kata Prof. Haris kegiatan vaksinasi merupakan salah satu program pemerintah pusat untuk seluruh bangsa Indonesia. Sehingga UIN Maliki pun bertekad kuat membantu program yang telah dicanangkan pemerintah tersebut sebagai usaha membantu masyarakat di bidang kesehatan, khusus melindungi dari penyebaran virus COVID-19. Pemberian vaksin dimulai dari para tenaga medis atau tenaga kesehatan(nakes) yang ada di wilayah kampus UIN Maliki terutama dari Poli Klinik UMMI dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK). Hal itu, menurut Prof. Haris karena para nakes merupakan pihak yang banyak berhubungan dan tugasnya erat kaitannya dengan penanganan soal kesehatan. Rencana selanjutnya vaksinasi tidak hanya untuk pihak kampus saja namun juga akan diberikan kepada lainnya.
"Kami sebagai pimpinan bersama P2KM dan Poli Klinik UMMI UIN Maliki memiliki komitmen tinggi bahwa hal ini (vaksinasi-red)tidak hanya untuk warga UIN namun sebenarnya yang dilakukan UIN itu untuk masyarakat, UIN untuk seluruh bangsa Indonesia ini, bahkan jika memungkinkan UIN untuk seluruh bangsa yang ada di dunia" ungkap Prof. Haris penuh antusias.
Mengakhiri sambutannya, orang nomer wahid di UIN Maliki ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepala negara Presiden RI Jokowi beserta seluruh kabinetnya dan para menterinya yang telah bersungguh-sungguh berupaya mencegah dan mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kemudian ucapan terima kasih ia sampaikan kepada pimpinan daerah, mulai dari Walikota, Bupati di Malang Raya dan juga Batu serta semuanya yang selama ini telah bekerja sama dengan UIN Maliki dalam menangani masalah COVID-19. (ptt)
GEMA-Di tengah gencar-gencarnya pembangunan Zona Integritas(ZI) di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, masih terselip suatu pertanyaan besar. Hal itu terkait terpilihnya Fakultas Syariah sebagai Pilot Project-nya. Lebih penasaran lagi, karena Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Abd Haris yang langsung menetapkan pilihan tersebut. Namun demikian, akhirnya terjawab sudah pertanyaan itu sesaat sebelum dimulainya monitoring dan evaluasi (monev) pendahuluan pembangunan ZI oleh tim verifikator dari Dirjend Pendis Kemenag RI. Tim verifikator hanya terdiri satu orang saja, yakni Muhammad Aziz Hakim, M. H. Pelaksanaan monev tersebut berada di ruang rapat kantor Unit Satuan Pengawas Internal(SPI), Lt. 4 Gedung Rektorat.Jumat(29/1)
Wakil Rektor bidang AUPK UIN Maliki Malang, Dr. Ilfi Nurdiana, M. Si memberikan penjelasan secara detail tentang alasan dipilihnya Fakultas Syariah oleh rektor menjadi Pilot project pembangunan ZI.
Hal tersebut, ia sampaikan saat memberikan sambutan sebelum dimulainya agenda verifikasi/monev pendahuluan pembangunan ZI di UIN Maliki Malang. Seperti informasi yang ia dapat dari rektor bahwa terpilihnya Fakultas Syariah menjadi Pilot Project yakni memiliki keunggulan tersendiri. Keunggulannya adalah Fakultas Syariah telah memiliki beberapa komponen, syarat dan kriteria yang sesuai untuk membangun ZI dibandingkan dengan fakultas lainnya. "Sebenarnya ada satu fakultas lagi yang cukup memiliki kriteria dan memenuhi syarat, namun Pak Rektor tetap memilih Fakultas Syariah", ucap Ning Ilfi sapaan akrabnya.
Selain itu, ada satu alasan terpenting lagi yang lebih menguatkan yakni Fakultas Syariah adalah satu-satunya fakultas di UIN Maliki yang berhubungan erat dengan hukum. Oleh karena erat kaitannya dengan hal itu (zona integritas-red), Fakultas Syariah menjadi pilihan yang pertama selanjutnya akan diikuti oleh fakultas-fakultas lainnya yang ada di UIN Maliki Malang. "Setelah ini nanti kami akan langsung membentuk tim di setiap fakultas untuk berjalan seirama mencontoh dari fakultas syariah. Sehingga nanti pada Desember 2021 nanti kita bisa lebih siap semuanya", pungkasnya.
Acara monev tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Prosesnya dengan diskusi dan tanya-jawab langsung. Dihadiri oleh Ketua SPI, Wakil dan sekretaris tim Pilot Project ZI, perwakilan LPM, dan para staf Unit terkait lainnya.(ptt)
GEMA-Kedatangan tamu istimewa dari Dirjend Pendis Kemenag RI, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Abd. Haris, M.Ag bersama Wakil Rektor (WR) bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Dr. Ilfi Nurdiana, M. Si menyambutnya dengan hangat dan penuh keramahan di ruang Rektor, Lt. 1 Gedung Ir. (HC).Soekarno. Didampingi pula oleh beberapa perwakilan tim PMPZI UIN Maliki, tamu tersebut Muhammad Aziz Hakim, M. H yang bertugas sebagai verifikator tahap awal proses pembangunan Zona Integritas(ZI) di UIN Maliki Malang, Jumat (29/1).
Sebagaimana informasinya bahwa saat ini kampus Islam yang belum lama ini mendapatkan predikat PTKIN dengan mahasiswa asingnya terbanyak di ajang ADIKTIS 2020 kemarin, kini sedang bertekad bulat dan berikhtiar penuh untuk membangun Zona Integritas mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kali ini Fakultas Syariah ditunjuk oleh rektor UIN Maliki sebagai Pilot Project awal pembangunan ZI. "Saya memilih Fakultas Syariah sebagai Pilot Project dalam mengawali proses pembangunan Zona Integritas di UIN Maliki ini karena memang fakultas itu memiliki keunggulan tersendiri dibanding fakultas lainnya yang ada di sini", ucap Prof. Haris tanpa menguraikan lagi alasannya.
Komitmen UIN Maliki Malang terkait Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (RBZI) pun sudah terbukti dengan jelas, apalagi kemarin bersamaan dengan upacara peringatan HAB Kemenag ke-75 telah dilakukan deklarasi Zona Integritas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dalam kegiatan tersebut Rektor membacakan naskah deklarasi Zona Integritas, Menetapkan dan Menandatangani Maklumat Pelayanan Berkualitas, penandatanganan pakta integritas oleh rektor dan jajaran pimpinan serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di UIN Maulana Malik Ibrahim.
Prof. Haris sapaan akrab rektor UIN Maliki sebelum dimulai verifikasi tahap awal ini, memberikan paparan singkat terkait dengan proses pembangunan ZI atau evidence yang telah dilakukan dengan dibantu pemaparan oleh wakil tim PMPZI.
"Saya berharap kehadiran Pak Aziz di sini nanti dalam proses verifikasi tahap awal pembangunan Zona Integritas bisa memberikan saran, masukan dan evaluasi serta support kepada kami khususnya tim PMPZI UIN Maliki sebelum tiba tahap penilaiannya nanti", pungkas Prof. Haris.
Selanjutnya, pelaksanaan verifikasi dilakukan di ruang rapat kantor SPI,Lt.4 Gedung Rektorat. Dihadiri oleh Wakil Rektor bidang AUPK, Ketua SPI, Wakil ketua dan Sekretaris tim Pilot Project serta staf yang tergabung dalam tim PMPZI UIN Maliki Malang. (ptt)
GEMA-Satuan Pengawas Internal (SPI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang gigih dalam usaha mewujudkan Zona Integritas (ZI). Dengan menerapkan protokol kesehatan, unit yang berkantor di Lt. 4 Gedung Rektorat ini menggelar Rapat Pimpinan (rapim) di Ruang Rektor Lt. 1, Jumat (15/1).
Acara yang dipandu Ketua SPI Dr. Muhammad In'am Esa, M. Ag fokus pada koordinasi penyiapan implementasi pembangunan ZI menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) di UIN Maliki Malang. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan kinerja instansi Pemerintah maka saat rapim tersebut juga dilakukan perjanjian kinerja oleh rektor UIN Maliki, Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag.
Ada tiga hal yang dievaluasi langsung bersama rektor yang kemudian menjadi rekomendasi. Pertama, pembentukan team work ZI di setiap fakultas, program pascasarjana (PPS), dan lembaga atau unit kerja. Kedua, penunjukkan Agen Perubahan (agent of change) di masing-masing fakultas, PPS, lembaga atau Unit Kerja. Ketiga, agenda inovasi tahun 2021 (roadmap inovasi) yang fokus pada peningkatan layanan internal-eksternal, produktivitas serta efisiensi. Hal ini termasuk inovasi dalam menghasilkan nilai tambah dalam pemanfaatan aset(SDM, SDA, SDNA, dll).
Dalam tanggapannya di akhir acara, Prof. Haris berharap sebelum jatuh tempo saat penilaian ZI nanti maka semua kebutuhan serta hal pendukungnya bisa terpenuhi. Sehingga UIN Maliki Malang bisa benar-benar mewujudkan WBK dan WBBM di semua sektor unit baik pelayanan akademik maupun non-akademik. Mulai dari atasan sampai pada staf UIN Maliki Malang. (ptt/nd)
Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag saat memberikan pengarahan.
Reporter: Putut Wahyu Hardiyanto
GEMA-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah mencanangkan untuk berkomitmen mewujudkan Zona Integritas(ZI) yakni menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM). Hal itu lebih diperkuat lagi dengan adanya penandatanganan Deklarasi Zona Integritas yang saat itu bersamaan dengan upacara peringatan HAB ke-75 Kemenag RI(5/1). Selanjutnya, dalam acara penyerahan SK Perpanjangan Kontrak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan BLU serta Penyerahan SK Jabatan Pelaksana bagi Tenaga Kependidikan BLU tahun 2021, yang berlangsung di Aula Gedung Rektorat Lt.5, Rektor UIN Maliki, Prof. Dr. Abd Haris,M.Ag menegaskan kembali terkait Reformasi Birokrasi & Zona Integritas(RBZI) kepada para calon penerima SK. Senin-Selasa(18-19/1) Prof. Haris sapaan akrab Rektor UIN Maliki Malang dalam arahannya menghimbau untuk menuju WBK dan WBBM itu maka semua para tenaga Pendidik maupun Kependidikan harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan pastinya tidak menyalahi atau melanggar aturan yang berlaku. Selanjutnya, masih kata rektor asal Lamongan ini bahwa untuk mewujudkan Zona Integritas di UIN Maliki Malang tidak hanya dilakukan oleh para atasan, pimpinan universitas ataupun fakultas dan kepala unit saja, namun keberadaan dan peran para pegawai pun sangatlah dibutuhkan. “Oleh karena itu peran bapak ibu sekalian sangatlah penting apalagi untuk mewujudkan Zona Integritas ini diperlukan tekad yang baik, bersungguh-sungguh dan dibutuhkan pula hal-hal yang mendukungnya. Tidak mungkin itu semuanya terwujud apabila hanya pimpinan saja tanpa diikuti oleh semua staf/pegawai baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan”, ucap Prof. Haris di akhir sambutannya. Hadir saat acara, Kabiro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) Drs. A. Heru Achadi Hari,M.Si, Ketua OKH ,Umik Hanik dan para staf yang terkait. Sesuai anjuran penerapan protokol kesehatan pencegahan covi-19, maka acara tersebut dilakukan selama dua hari dengan tujuan menghindari kerumunan. Para hadirin pun wajib menggunakan masker dan saling menjaga jarak.(ptt)
The Government of the Republic of Indonesia has received a financial assistance from the Saudi Fund for Development (SFD) toward the cost of the Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Phase II, East Java Project to short-listing consultants for the following Services, complete information please download here (19/01/2021)
