MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY - Suasana lantai 5 Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tampak berbeda sejak pagi. Para pengasuh pesantren, pimpinan lembaga, dan tokoh-tokoh nasional mulai berdatangan, memenuhi aula besar yang menjadi pusat kegiatan Halaqah Penguatan Tata Kelola Pesantren Mandiri. Agenda yang digelar bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama RI ini menjadi momentum penting bagi UIN Maliki Malang dalam memperkuat kontribusinya bagi dunia pesantren. Senin, 24 November 2025
Kegiatan dibuka langsung oleh Rektor UIN Maliki Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. Dalam sambutannya, Prof. Ilfi menegaskan bahwa penguatan tata kelola pesantren merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan Islam di tengah perubahan zaman. Ia menekankan bahwa pesantren telah berabad-abad menjadi pusat pembentukan karakter dan keilmuan Islam di Indonesia, sehingga perlu terus didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dan adaptif. “UIN Maliki Malang berkomitmen menjadi bagian dari transformasi pesantren agar semakin mandiri, adaptif, dan tetap menjaga nilai-nilai tradisi keilmuan Islam,” tuturnya.
Prof. Ilfi juga menyampaikan kembali pesan Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasruddin Umar, MA, bahwa pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat tata kelola serta mutu pendidikan pesantren di seluruh Indonesia.
Halaqah ini menjadi istimewa karena dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di tingkat nasional. Antara lain Dr. (HC) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI; Dr. Drs. Ismail Cawidu, M.Si, Staf Khusus Menteri Agama RI; serta Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI. Turut hadir pula para pimpinan pesantren dan akademisi terkemuka, seperti Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA dan Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.
Ratusan pengasuh pesantren berkumpul, menyatukan langkah untuk masa depan pendidikan Islam
Kehadiran para tokoh tersebut memberikan warna tersendiri dalam jalannya diskusi. Masing-masing memberikan pandangan tentang tantangan pesantren masa kini, mulai dari manajemen kelembagaan, penguatan kurikulum, hingga strategi pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Tidak kurang dari 200 pengasuh pondok pesantren dari Malang Raya dan berbagai daerah di Jawa Timur turut meramaikan kegiatan ini. Mereka datang dengan harapan dapat memperluas jaringan, mendapatkan wawasan baru, serta berbagi praktik baik dalam mengelola pesantren.
Interaksi antarpeserta sepanjang kegiatan menciptakan suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Para pengasuh tidak hanya mendengarkan pemaparan narasumber, tetapi juga saling bertukar pengalaman mengenai strategi penguatan lembaga pesantren yang mereka pimpin. Melalui Halaqah ini, UIN Maliki Malang ingin memperkuat sinergi dengan pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan pendidikan Islam. Pesantren diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, serta pembinaan karakter generasi muda.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan bersama yang dapat menjadi pijakan bagi pesantren dalam menghadapi tantangan modern, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan kemandirian lembaga. Dengan terlaksananya Halaqah ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kembali menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang terus mendorong penguatan ekosistem pendidikan Islam, sekaligus menjadi jembatan bagi lahirnya pesantren-pesantren yang unggul, mandiri, dan berkelanjutan.
MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY – Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ifli Nur Diana, M.Si, menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya pengalaman ilmu moderasi beragama dalam penutupan Training of Trainer (TOT) Penguatan Moderasi Beragama yang berlangsung di Hotel Onsen, Songgoriti, Kota Batu, pada Jumat, 21 November 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh peserta pelatihan memiliki tanggung jawab besar setelah mendapatkan bekal ilmu setelah enam hari kegiatan.
"Setelah pelatihan ini, bapak ibu memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Jika sudah punya ilmunya maka wajib hukumnya untuk mengamalkannya," ujar Rektor di hadapan 30 peserta TOT.
Dalam pidatonya, Rektor menyoroti kondisi pembinaan mahasiswa di mahad UIN Malang yang saat ini menampung sekitar 5.000 mahasiswa. Menurutnya, keputusan untuk memondokkan mahasiswa dalam jumlah besar dengan kebutuhan biaya yang signifikan bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi bagian dari upaya strategis pembentukan karakter.
Namun, Prof. Ifli juga mengajak seluruh pihak, terutama para pembina, untuk reflektif dan jujur dalam menilai capaian pembinaan karakter di mahad.
"Apakah anak-anak kita yang berada di mahad sudah memiliki pemahaman keislaman yang moderat? Ataukah belum? Jangan-jangan itu hanya justifikasi kita saja bahwa keluar dari mahad 100% semuanya memiliki pemahaman yang moderat?" ujarnya.
Mengingat pembelajaran berbasis kitab-kitab klasik di mahad dinilai masih kurang menyasar pemahaman keagamaan yang moderat. Prof. Ilfi menekankan bahwa para peserta TOT, yang terdiri dari 30 dosen, memiliki kewajiban moril untuk mengimplementasikan materi moderasi beragama yang telah dipelajari kepada mahasiswa, terutama di lingkungan mahad.
Rektor juga menyampaikan komitmen institusi untuk terus memberikan apresiasi dan penguatan kompetensi kepada para dosen.
"Tentu kami akan mengapresiasi bapak ibu semuanya dengan pelatihan-pelatihan yang setelah ini akan ditingkatkan lagi kualitasnya," ujarnya.
Pidato Rektor ini mempertegas arah dan komitmen UIN Malang dalam memperkuat moderasi beragama sekaligus memperbaiki sistem pembinaan karakter mahasiswa di mahad agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.
MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY – Kegiatan Training of Trainers (TOT) Moderasi Beragama resmi ditutup oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, pada Jumat, (21/11), di Onsen, Batu. Dalam penutupan ini, Prof. Ilfi menegaskan arah kebijakan baru kampus yang menempatkan moderasi beragama, ekoteologi, serta isu-isu global berbasis lokal sebagai tiga fokus strategis UIN Malang ke depan.
Dalam sambutannya, Prof. Ilfi menekankan bahwa moderasi beragama bukan hanya menyentuh aspek relasi antarmanusia, tetapi juga relasi manusia dengan lingkungan. Ia menyoroti pentingnya perguruan tinggi Islam untuk memberikan kontribusi nyata pada isu-isu dunia yang berakar dari persoalan lokal, seperti ekonomi, lingkungan, perdamaian, dan keadilan. “Moderasi beragama masuk pada isu perdamaian dan keadilan,” tegasnya.
Rektor UIN Malang juga menyampaikan hasil pemetaan riset dosen UIN Malang periode 2021–2023. Dari pemetaan tersebut diketahui bahwa riset yang berkaitan dengan pilar perdamaian dan keadilan dalam SDGs baru mencapai 12,8 persen, jauh tertinggal dibandingkan riset pendidikan berkualitas yang mendominasi hingga 48,5 persen. Ia menilai kontribusi riset moderasi beragama masih perlu diperkuat agar mampu memberikan dampak signifikan, sekaligus bersaing dengan perguruan tinggi besar seperti Unair, IPB, dan UGM yang telah mencapai pengakuan global.
Karena itu, Prof. Ilfi menekankan perlunya reorientasi Tridharma perguruan tinggi. Penelitian, pengabdian masyarakat, hingga program KKN mahasiswa ke depan diharapkan bergerak menuju isu-isu strategis seperti ekoteologi, kemiskinan, perdamaian, keadilan, dan perubahan iklim.
Dalam materinya mengenai ekoteologi, Prof. Ilfi menyoroti minimnya suara akademisi Islam dalam isu lingkungan. Ia mengangkat contoh kerusakan sungai Mahakam akibat aktivitas tambang batu bara dan nikel, serta maraknya temuan mikroplastik di udara dan air hujan di kota-kota besar Indonesia. Menurutnya, persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari Maqashid Syariah, terutama perlindungan jiwa dan keturunan. Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sampah plastik, termasuk di pesantren, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
Rektor juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas fakultas untuk menjawab tantangan besar tersebut. “Tidak cukup hanya Fakultas Syariah atau Tarbiyah. Kita punya Fakultas Teknik, kita punya Fakultas Sains. Inilah indahnya kolaborasi. Moderasi beragama, ekoteologi, isu sosial—semuanya bermuara pada Indonesia sebagai rahmatan lil alamin,” ujarnya.
Selama enam hari pelaksanaannya, TOT Moderasi Beragama ini diharapkan mampu melahirkan para trainer of trainer dari kalangan dosen yang akan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.
Menutup sambutannya, Prof. Ilfi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan intensif selama lima malam meski harus meninggalkan keluarga. Ia berharap materi yang disampaikan dapat menjadi pemantik semangat untuk terus merawat nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan secara resmi ditutup dengan doa bersama dan harapan agar para peserta dapat menjadi agen perubahan dalam penguatan moderasi beragama di Indonesia.
MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY - Pembekalan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 2025 resmi dibuka di Aula Lantai 2 Microteaching FITK. Acara ini dihadiri oleh para dosen pendamping dari berbagai program studi dan dibuka secara langsung oleh Prof. Dr. Ilfil Nurdiana, M.Si. Jum'at 21 Nobember 2025
Dalam sambutannya, Prof. Ilfil menegaskan bahwa dosen pembimbing harus memahami karakter dan kemampuan mahasiswa sebelum mendampingi mereka di lapangan.
“Jika membimbing dan mendampingi mahasiswa, kita harus tahu dulu multitalent para mahasiswa. Apa yang dipilih oleh mahasiswa tentu perlu diarahkan oleh Bapak/Ibu. Kita melihat kompetensinya, tetapi juga memerhatikan apa yang paling diminati. Di pusat pun yang dilihat adalah program prioritas. Dan KKM tahun ini merupakan program prioritas perguruan tinggi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti isu penting mengenai bahaya mikroplastik yang kini menjadi ancaman bagi kesehatan dan lingkungan. Menurutnya, mahasiswa perlu diberi pemahaman agar kegiatan pengabdian masyarakat tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga turut menyentuh aspek ekologi dan keberlanjutan lingkungan.
Pada sesi pemaparan materi, dipresentasikan pula pendekatan eco-teologi dalam Trilogi Tridharma Perguruan Tinggi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran lingkungan yang berakar pada nilai spiritual, sosial, dan ilmiah.
Melalui penguatan peran perguruan tinggi dalam transfer pengetahuan dan transfer nilai, Prof. Ilfil berharap KKM 2025 dapat mencetak mahasiswa yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan sosial, sekaligus peka terhadap isu ekologis. Tujuannya adalah terciptanya kesejahteraan dan kemaslahatan yang selaras dengan Maqasid Syariah dan SDGs.
Acara pembekalan KKM 2025 ini menjadi momentum penting untuk menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam mendorong kepedulian lingkungan melalui pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Dengan pembimbing yang memahami potensi mahasiswa, diharapkan kegiatan KKM tahun ini dapat lebih tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat maupun lingkungan.
MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, menghadiri peresmian operasional Bus Transjatim Koridor 1 Malang Raya di halaman Balai Kota Malang, Kamis, 20 November 2025. Kehadiran Rektor dalam agenda strategis ini menegaskan dukungan penuh institusi pendidikan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan kemudahan akses transportasi publik di wilayah aglomerasi Malang Raya.
Acara yang juga menandai implementasi sistem pembayaran non-tunai QRIS Tap serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah Malang Raya ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UIN Malang hadir didampingi oleh Kepala Biro Administrasi, Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK), Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M., serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Dr. KH. Isroqunnajah, M.Ag.
Peluncuran Transjatim Koridor 1 Malang Raya dinilai sebagai langkah maju dalam menghadirkan moda transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau. Prof. Ilfi menyoroti bahwa keberadaan layanan ini memiliki dampak signifikan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam memfasilitasi mobilitas pelajar dan mahasiswa.
“Mewakili segenap keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kami berharap kehadiran Transjatim dapat memberikan manfaat besar, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan akses transportasi yang mudah untuk menempuh pendidikan,” ungkap Prof. Ilfi di sela-sela acara.
Beliau menambahkan, layanan transportasi publik yang terintegrasi diharapkan mampu menjadi solusi atas kemacetan yang kerap terjadi, sekaligus mendorong efisiensi waktu bagi masyarakat. "Semoga layanan ini mampu menghadirkan efisiensi waktu, mengurangi kemacetan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas yang lebih inklusif bagi seluruh warga Malang Raya," imbuhnya.
Selain armada bus baru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memperkenalkan inovasi sistem pembayaran digital melalui QRIS Tap. Implementasi teknologi ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi perjalanan secara cepat dan modern, sejalan dengan semangat transformasi digital dalam pelayanan publik.
Dalam momen tersebut, Rektor UIN Malang bersama Kepala Biro AAKK juga berkesempatan meninjau langsung armada bus Transjatim yang berjuluk "Gajayana". Keduanya tampak berfoto di depan bus berwarna biru tersebut sebagai simbol apresiasi atas hadirnya fasilitas publik yang representatif ini.
Kehadiran pimpinan UIN Malang dalam forum ini menunjukkan komitmen universitas untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. UIN Malang siap mengambil peran aktif dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik melalui jalur pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan isu-isu perkotaan seperti transportasi dan mobilitas.
MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY, (20/11) — UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerja sama dengan Pusbangkom MKMB BMBP SDM Kementerian Agama RI menggelar Training of Trainer (TOT) Penguatan Moderasi Beragama hari keempat di Hotel Onsen, Songgoriti, Batu. Kegiatan ini diikuti 30 dosen dan menghadirkan pemateri nasional Dr. KH. Marzuki Wahid yang memberikan pemaparan kritis mengenai urgensi Komitmen Kebangsaan serta landasan historis dan konstitusional pendirian Kementerian Agama sebagai pilar penting persatuan bangsa.
Dalam penyampaiannya, Dr. Marzuki Wahid menegaskan bahwa komitmen kebangsaan bukan sekadar slogan, melainkan fondasi eksistensi sebuah negara. Ia menyampaikan bahwa ketika komitmen kebangsaan tidak dijaga, konsekuensinya dapat fatal. “Apa yang akan terjadi kalau komitmen kebangsaan itu tidak ada? Konsekuensinya Indonesia bubar!” ujarnya dengan tegas. Ia mempertanyakan kembali apakah masyarakat selama ini benar-benar memahami siapa saja yang berkontribusi menjaga ketahanan negara. “Selama ini coba pikirkan, yang mempertahankan NKRI itu siapa?” katanya, mengajak peserta melihat peran strategis para akademisi dalam menjaga keutuhan bangsa.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dosen dan akademisi memiliki posisi yang sama pentingnya dengan aparat pertahanan dalam menjaga keberlangsungan negara. “Kalau kita mengamalkan ini dengan sungguh-sungguh, kita sama dengan TNI, sama dengan Polri. Tidak kurang penting posisi kita dibanding mereka,” ujarnya. Menurutnya, sebuah bangsa bisa hancur ketika hilangnya kesadaran kolektif bahwa semua elemen memiliki tanggung jawab menjaga NKRI. “Satu bangsa itu hancur karena kehilangan perasaan itu,” tegasnya.
Dalam konteks pendirian Kementerian Agama, Dr. Marzuki menjelaskan bahwa sejak awal kemerdekaan Indonesia menghadapi tantangan besar berupa keberagaman agama dan ancaman disintegrasi nasional. Hal tersebut menjadi alasan fundamental lahirnya Kemenag. “Hampir semuanya mengatakan ada sesuatu yang mengharuskan Kementerian Agama itu berdiri karena kondisi Indonesia yang beragam agama dan ancaman disintegrasi,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa ada layanan yang memang hanya dapat diselenggarakan oleh negara. “Pelayanan keagamaan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau ibadah tidak perlu dilakukan pemerintah, tetapi pencatatan haji perlu keterlibatan pemerintah. Karena itulah Kementerian Agama perlu ada,” tuturnya.
Ia memperingatkan bahwa absennya Kementerian Agama pada masa awal republik akan memicu kekacauan serius dalam kehidupan beragama. “Apa yang terjadi kalau Kemenag tidak ada? Ya bisa keos nanti, tidak terlayani dengan baik umat beragama, dan kemungkinan bisa terjadi konflik antarumat,” ungkapnya. Kehadiran Kemenag pun ditegaskan memiliki dasar hukum yang kokoh mulai dari Pancasila, UUD 1945 Pasal 29, hingga Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 yang menjadi landasan legal pembentukan kementerian tersebut.
TOT Moderasi Beragama ini diharapkan tidak hanya memperluas pemahaman para peserta tentang moderasi beragama, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai penjaga persatuan bangsa. UIN Malang melalui program ini terus menegaskan komitmennya melahirkan para trainer yang mampu menanamkan nilai-nilai moderasi secara ilmiah, inklusif, dan aplikatif, sejalan dengan kebutuhan bangsa dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.
MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY -Pelaksanaan Training of Trainers (TOT) Moderasi Beragama memasuki hari keempat dengan menghadirkan narasumber nasional, Prof. Dr. H. M. Ali Ramdhani, S.TP., MT. Acara yang berlangsung di Hotel Onsen, Batu, dan diikuti oleh 30 dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini kembali menegaskan urgensi moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kamis, 20 November 2025.
Dalam pemaparannya, Prof. Ramdhani menjelaskan bahwa moderasi beragama menurut Kementerian Agama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan esensi ajaran agama untuk menjaga martabat kemanusiaan serta membangun kemaslahatan umum. Semua itu, ujarnya, berpijak pada prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
“Moderasi beragama adalah kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” tegasnya.
Prof. Ramdhani menyoroti karakter Indonesia sebagai negara religius dan plural. Meski bukan negara agama, masyarakat Indonesia hidup sangat dekat dengan nilai-nilai keagamaan, sementara konstitusi menjamin kebebasan beragama. Beragama dan Ber-Indonesia adalah dua hal yang tak terpisahkan.
"Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara," ujarnya. Ia menegaskan bahwa beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia, dan ber-Indonesia berarti beragama, karena keduanya saling menguatkan dalam menciptakan masyarakat yang damai.
Menurutnya, moderasi beragama berfungsi sebagai perekat antara semangat keberagamaan dan semangat kebangsaan. Upaya moderasi ini dinilai penting untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, toleran, dan penuh kedamaian.
Pada bagian pemaparan mengenai penguatan relasi agama dan negara, Prof. Ramdhani kembali menegaskan:
"Moderasi Beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur."
Ia menyampaikan bahwa moderasi beragama bukan konsep abstrak yang sulit diukur. Keberhasilannya dapat dilihat melalui meningkatnya empat indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap nilai-nilai konstitusi dan prinsip berbangsa, toleransi menghormati perbedaan, memberi ruang bagi keyakinan dan ekspresi orang lain, serta menghargai kesetaraan. Menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan, Penerimaan terhadap Tradisi, Sikap ramah terhadap budaya dan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok agama.
Dalam paparan lanjutan, Prof. Ramdhani turut memaparkan komponen utama Peta Jalan Moderasi Beragama, yang mencakup analisis situasi moderasi beragama di berbagai kementerian/lembaga, Penyusunan rencana dan langkah strategis, Implementasi program, Pemantauan dan evaluasi, Serta pola sosialisasi dan komunikasi nilai-nilai moderasi.
Mengakhiri materinya, Prof. Ramdhani menekankan pentingnya menggaungkan pemahaman yang benar tentang moderasi beragama. Menurutnya, masih banyak yang keliru memahami bahwa moderasi beragama adalah upaya memoderasi ajaran agama. "Pada hakikatnya, semua agama itu moderat. Yang perlu dimoderasikan adalah pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama agar tidak terjebak ekstremisme," ujarnya.
TOT Moderasi Beragama hari keempat ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas para dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai agen penggerak moderasi beragama di lingkungan akademik dan masyarakat luas.
MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY - (20/11) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang terus mempertegas kontribusinya dalam membangun ekosistem halal nasional melalui kiprah para alumninya yang kini berperan sebagai auditor halal di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Malang di bawah UPT Pusat Pengembangan Bisnis (P2B). Para auditor tersebut berasal dari berbagai daerah dan disiplin ilmu seperti Biologi, Kimia, dan Farmasi, termasuk alumni dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Keberagaman latar belakang ini memperkaya perspektif pemeriksaan halal dan memperkuat kapasitas layanan LPH dalam memenuhi kebutuhan audit di berbagai sektor industri.
Sejumlah alumni yang saat ini bertugas sebagai auditor halal adalah Ahmad Affan Ali Murtadlo dan Shal Shabilla Arifiany dari Program Studi Biologi, Faijal Fachrudin Mbabho dari Program Studi Kimia, serta Faisal Akhmal Muslikh dari Program Studi Farmasi. Penugasan mereka menjadi semakin penting setelah LPH UIN Malang resmi ditetapkan sebagai LPH Utama yang berwenang melakukan audit halal pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan status tersebut, LPH UIN Malang memberikan layanan audit untuk berbagai jenis usaha yang meliputi sektor makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia dan biologi, barang gunaan, produk hasil rekayasa genetik, serta berbagai layanan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.
Dalam menjalankan tugasnya, para auditor halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Proses audit mencakup penilaian bahan baku serta bahan tambahan dan penolong, pemeriksaan proses produksi dan potensi kontaminasi silang, audit dokumen, verifikasi lapangan, hingga penyusunan laporan pemeriksaan sebagai dasar penetapan kehalalan oleh BPJPH dan MUI. Untuk dapat menjadi auditor halal, seseorang harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan BPJPH, termasuk memiliki latar pendidikan relevan, mengikuti pelatihan tersertifikasi, lulus uji kompetensi, memahami industri yang diaudit, dan terdaftar sebagai auditor halal aktif.
Kehadiran para alumni UIN Malang sebagai auditor halal memberikan dampak besar dalam memperluas jangkauan layanan LPH, mempercepat proses sertifikasi halal, dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha melalui pemeriksaan yang ilmiah, teliti, dan berintegritas. Kiprah mereka menjadi bukti bahwa UIN Malang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam bidang halal, berlandaskan integrasi antara sains dan nilai-nilai keislaman. Dengan status sebagai LPH Utama yang diperkuat oleh kompetensi para alumninya, UIN Malang kian mantap meneguhkan diri sebagai pusat pengembangan ekosistem halal terkemuka di Indonesia. Dari kampus hijau ini, UIN Malang terus menguatkan dunia halal untuk Indonesia dan menuju panggung internasional.
MALIKI ISLAMIC UNIVERSITY - Luthfiya Zulfatul Azizah, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2022, berhasil meraih penghargaan sebagai Peserta Terbaik Regional Nusantara Putri 2 dalam program pembinaan beasiswa Rumah Kepemimpinan. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam rangkaian acara National Leadership Camp (NLC) yang berlangsung di Jakarta dan Depok pada 22–24 Agustus 2025.
Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja luar biasa Luthfiya selama menjalani masa pembinaan beasiswa pada semester kedua. Ia berhasil mengungguli peserta lain dari wilayah Regional Nusantara 2 yang mencakup kampus-kampus di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta beberapa kampus di luar pulau Jawa. Capaian ini menjadi bukti nyata kualitas mahasiswa UIN Malang dalam program pengembangan kepemimpinan tingkat nasional.
Luthfiya menjelaskan bahwa penghargaan ini bukan didapat dari sebuah kompetisi sesaat, melainkan hasil dari proses panjang dan konsisten. Penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis data pada setiap akhir semester oleh tim pusat Rumah Kepemimpinan. Evaluasi menyeluruh tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penilaian rekan sejawat (peer assessment), penilaian publik (public assessment), penilaian diri sendiri (self-assessment), hingga penilaian langsung dari supervisor dan fasilitator.
"Bagi saya, kunci dalam menjalani masa pembinaan adalah kejujuran terhadap proses perkembangan diri. Saya belajar untuk terus reflektif, mencatat kemajuan, sekaligus mengakui kekurangan tanpa berusaha menutupi apa pun," ungkap Luthfiya. Ia menambahkan bahwa dirinya mempersiapkan diri jauh-jauh hari dengan konsisten mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan menyelesaikan setiap tantangan pengembangan diri yang diberikan.
Keberhasilannya meraih nilai tertinggi di wilayah timur tidak lepas dari prinsip hidup yang ia pegang teguh. Luthfiya mengaku selalu menjadikan prestasi rekan-rekannya sebagai motivasi, bukan sumber rasa minder (insecure). "Kalau orang lain bisa, kita pasti lebih bisa. Percayalah pada kemampuan diri, dan bandingkan diri hanya dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan orang lain," tuturnya membagikan motivasi.
Rumah Kepemimpinan sendiri dikenal sebagai lembaga beasiswa dengan visi inkubator pemimpin Indonesia yang berfokus pada Intensive Youth Development Program Scholarship. Selama dua tahun masa pembinaan, para awardee seperti Luthfiya ditempa melalui kurikulum Development Journey yang komprehensif. Fokus pembinaannya mencakup empat pilar jati diri: muslim produktif, pribadi berkarakter, life skills, dan pemimpin berdampak.
Bagi Luthfiya, kepemimpinan adalah keterampilan dasar yang wajib dimiliki setiap individu, terlepas dari jabatan atau posisi. Ia memandang kepemimpinan bukan sekadar tentang memimpin orang banyak, tetapi lebih fundamental lagi, yaitu memimpin diri sendiri.
"Kepemimpinan justru bermula dari diri sendiri dan untuk diri sendiri. Dengan memiliki keterampilan kepemimpinan, kita mampu mengarahkan diri menuju hal-hal yang lebih baik, mengambil keputusan yang tepat, serta terus berkembang tanpa terjebak dalam zona nyaman," jelasnya.
Pandangan inilah yang mendorongnya untuk terus berprogres, sekecil apapun langkahnya. "Progres sekecil apa pun tetaplah progress, yang penting kita terus maju dan mau berkembang menjadi lebih baik," pungkas Luthfiya. Prestasi ini diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa UIN Malang lainnya untuk aktif mengembangkan diri dan berani bersaing di kancah nasional. (af)
