Lagi dan lagi, Fakultas ekonomi UIN Malang kedatangan tamu dari salah satu PTKIN di Jawa Tengah yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kudus. Bertempat di ruang meeting lantai 1 Fakultas gedung Megawati Soekarno Putri, maksud kedatangan mereka adalah ingin menyambung tali sliaturahmi sekaligus pengembangan kerjasama kelembagaan.

Rombongan berjumlah delapan (8) orang ini dipimpin oleh Bapak dekan sendiri yakni H. Wahibur Rakhman, S.E., M.SI., P.hd. kedatangan mereka disambut hangat oleh Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang Dr. H. Misbahul Munir, Lc, M.EI. dalam sambutannya, Wahibur Rakhman menyampaikan bahwa “Kurikulum di kami kita rubah hampir semuanya menyesuaikan lingkungan IAIN Kudus yakni UMKM. Maka dari itu RPS (Rencana Pembelajaran Semster) mata kuliah di prodi kami juga menyesuaikan seperti Akuntansi UMKM, Manajemen UMKM, Kewirausahaan UMKM, dan lain-lain dikarenakan Kudus memiliki lebih dari 27.000 UMKM” kata Dekan yang belum genap setahun menjabat ini.

“Pun demikian kami juga menambah jumlah praktisi hingga sepuluh (10) orang hingga harapan kami setiap mahasiswa bisa benar-benar tahu bagaimana dunia kerja di masyarakat. Kedatangan kami kesini sekaligus kolaborasi kegiatan serta kerjasama kelembagaan bapak Dekan” sambung Wahib.

Sementara itu dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI. menyampaikan bahwa meskipun kami berpredikat unggul tapi masih banyak perbaikan disana-sini seperti pelayanan, RPS, dan juga sarana dan prasarana (sarpras).

“Masalah utama bagi kami itu adalah anggaran, dan itu rupanya menjadi masalah bersama bagi semua kampus PTKIN. Dan kita tetap harus mengoptimalkan bagaimana penggunaan anggaran itu sesuai output dan outcome” tutur dekan yang akrab disapa Pak Misbah ini.

Acara pun berlanjut ke sesi santai yang dipandu oleh Prof. Siswanto selaku Wakil Dekan I FE UIN Malang. Dalam sesi ini salah satu rombongan IAIN Kudus berkeinginan untuk sharing bagaimana pengelolaan di prodi, MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), dan PKL (Praktek Kerja Lapangan) berupa pendampingan pengelolaan UMKM. (idr)

“Do not only focus on academic studies but also you have strong leadership and society”. Itulah pesan moral dari Prof. Ullrich pada saat membuka RGD (Research Group Discussion) bersama para dosen Akuntansi dan Perbankan Syariah di ruang meeting Fakultas Ekonomi, rabu pagi pukul 10.00 WIB.

Beliau menambahkan bahwa pentingnya Internasiolasisasi konteks pengajaran saat ini sebagai perbandingan dan referensi antar budaya. “Rileks dan enjoy saja jika berkesempatan belajar di luar negeri, yang peting anda memiliki soft skill dan capability.” tuturnya

Kaprodi Perbankan Syariah Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M. pada sesi tanya jawab menanyakan perihal banyaknya mahasiswa, dosen, dan staf kita yang kesulitan dalam hal biaya hidup sehari2 ketika di luar negeri, pun juga mereka yang belajar di Indonesia juga sering mengalami kurangnya pendanaan. “Nah bagaimana solusinya ini Prof. karena mereka pun juga terkendala dengan cultural behavior (perbedaan perilaku budaya)?

Acara diskusi berlanjut pada pukul 13.00 WIB dengan virtual zoom karena narasumber kedua adalah putra Prof. Ullrich sendiri yang bernama Mario Guenther. Sesi ini bertemakan pajak.

Mario Guenther bercerita bahwa pajak di Jerman dipungut oleh pemerintah federal, negara bagian serta kota. Dasar hukum ditetapkan dalam Konstitusi Jerman (Grundgesetz) yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hukum perpajakan.

Beliau juga menyinggung masalah Brexit. Brexit adalah singkatan dari Britain Exit, yang mengacu pada keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Prosesnya dimulai pada 23 juni 2016 setelah referendum, dimana 51,9% pemilih yang berpartisipasi setuju dengan Brexit. Setelah pengumuman Brexit, Pondsterling terdrepresiasi. Sehingga ini juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Jerman, sambung pria yang juga menjadi salah satu sponsorship klub Bundesliga Hannover FC ini. (idr)

HUMAS UIN MALANG-Pengendalian gratifikasi dilakukan oleh berbagai sektor instansi pemerintahan tak terkecuali di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengendalian gratifikasi tidak hanya disosialisasikan kepada jajaran pimpinan, dosen dan pegawai melainkan perlu sosialisasi lebih lanjut diberikan sampai kepada mahasiswa. Hal ini dilakukan sebagai ikhtiar mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Semangat itulah yang mendasari terselenggaranya kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada mahasiswa di lingkungan UIN Malang. Agenda tersebut dihadiri oleh Jajaran Unit Pengendalian Gratifikasi dan perwakilan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertempat di lantai 3 Gedung Dr. (Hc) Ir. Soekarno. Selasa (07/03).

Pada kesempatan tersebut, di awal acara, sebelum dimulainya sosialisasi, ketua UPG UIN Maliki Malang, Dr. Khoirul Hidayah, MH memberikan pengantar singkat terkait profil UPG serta pengumuman lomba poster dan video singkat pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan oleh UPG. Era digital saat ini informasi akan lebih cepat diterima dan dipahami Ketika dapat diakses dalam jaringan. Informasi tersebut salah satunya mengenai upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi. Pengendalian gratifikasi akan membentuk budaya kerja ikhlas berintegritas, senantiasa bersalaman dengan hati, karena dengan sentuhan hati sebagai sarana untuk selalu bekerja dengan ikhlas. “Mahasiswa berperan startegis dalam pengendalian gratifikasi, sebagai bentuk pemeliharaan etika akademik di lingkungan perguruan tinggi” terangnya.

Lebih lanjut, pada agenda sosialisasi yang tidak tanggung-tanggung menghadirkan dua pemateri luar biasa Dr. Sidharta Praditya, S.H.,M.H Kabag Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya serta Dr. Harun Al Rasyid, M.H yang merupakan Penyidik Utama KPK (2005-2021) yang saat ini menjabat sebagai Satgassus Tipikor Mabes Polri. Dalam materi yang disampaikannya begitu detail mengupas terkait segala hal soal gratifikasi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mulai dari pengertian gratifikasi, macam-macamnya, kriteria, hingga contoh konkrit dari pengalamannya terdahulu semasa menjabat di Kejaksaan Negeri maupun KPK. Pada intinya dari semua materi yang disampaikan oleh Harun bahwa ia mendukung penuh gagasan UPG di UIN Maliki Malang bekerjasama dengan mahasiswa dalam pengendalian gratifikasi di UIN Maliki Malang. Menurutnya mahasiswa sebagai agen perubahan dapat membantu UPG mewujudkan budaya akademik yang kondusif. Pada akhirnya budaya menjunjung tinggi komitmen dalam pengendalian gratifikasi perlu dibangun sejak dini demi terwujudnya UIN Maliki Malang sebagai Perguruan Tinggi berkarakter religius dan penuh integritas. (Sh/*).

Reporter: Sheila

Publisher: Humas

HUMAS UIN MALANG-Pelaksanaan apel pagi ini di pimpin langsung oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Helmy Saifuddin mengingat kembali bahwa tantangan dan persaingan antara perguruan tinggi kedepan akan semakin ketat, Senin (6/3).
Helmy menginformasikan bahwa di Jawa Timur saja sejarang sudah ada Tujuh UIN yang akan bersaing. Dalam konteks akademik UIN yang bermutu dia yang akan sustainable atau berkelanjutan. "UIN Maliki Malang harus bisa berkompetisi karena hal ini sudah tidak bisa di elakkan lagi," tegas Helmy kepada peserta apel pagi yang berlangsung di depan gedung Rektorat.
Helmy melanjutkan, lalu kekuatan yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang itu bisa dijadikan modal utama, salah satunya menjaga kualitas bisa menjadi kekuatan UIN Maliki Malang. Kualitas itu bisa mencapai standart yang ditetapkan itu sendiri, apakah standart yang ditetapkan itu sudah tercapai apa belum. "Itu definisi kualitas menurut hemat saya," paparnya.

Selain itu, kata dia, adanya pengakuan dari pihak luar itu juga sangat penting sekali, lalu siapakah dari tujuh UIN kedepan yang akan mendapat rekognisi dan pengakuan dari pihak luar? Tentunya untuk mencapai itu semua setiap PTKIN membutuhkan strategi yang harus dilakukan salah satunya menjaga image trust dari masyarakat luar. "Kepercayaan dari masyarakat luar itu sangat dibutuhkan agar image kampus ini busa dikenal luas oleh masyarakat dunia," tegasnya.
Salah satunya melalui proses publikasi kegiatan apapun yang ada di dalam kampus, hal ini menjadi salah satu jendela bagaimana informasi bisa diterima masyarakat luar kampus dengan sebaik mungkin. "Akan tetapi, publikasi ini tidak cukup hanya sekala lokal. Publikasi di website itu harus diupayakan bisa merambah hingga di kancah internasional," pesannya.

Alhamdulillah, Humas UIN Maliki Malang sudah bekerja keras untuk memberikan informasi ter update seputar kegiatan di kampus ini. Akan tetapi, ada beberapa hal  belum terdokumentasikan dengan baik, berdasarkan jejak rekam digital yang telah ditelusuri, saat ini masih terdeteksi 124 orang asing saja yang pernah singgah di web UIN Maliki Malang.
Selain itu, isu yang beredar saat ini, semua UIN yang berstatus layanan BLU harus diupayakan beralih ke PTN BH. "UIN Maliki Malang merupakan satu-satunya PTKIN pertama yang memiliki satker BLU dan kedepan sudah saatnya menyiapkan diri menuju kampus berbasis layanan PTNBH," pungkasnya.

Upaya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin jaringan internasional terus dilakukan. Kali ini, kampus berlogo ulul albab ini menggandeng dekan fakultas syariah di Dubai, Jumat (3/3).

Penjajakan awal kerjasama ini berlangsung di ruang pertemuan fakultas syariah untuk jajak pendapat antara pimpinan UIN Maliki Malang dengan Dean of sharia and law faculty, Imam Malik College Dubai Prof. Dr. Abdullah Abdul Karim.

Kegiatan ini membahas tentang peluang kerjasama pengembangan kelembagaan dan peningkatan tridharma perguruan tinggi. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama baik di bidang kolaborasi riset, maupun pertukaran pelajar.

Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA senang sekali UIN Maliki Malang bisa menjalin kerjasama apik dengan kampus Islam di Dubai. "Semoga kerjasama ini bisa memberikan dampak positif bagi lembaga maupun para dosen dan mahasiswa," harapnya.

HUMAS UIN MALANG-Sesuai dengan visi Kementerian Agama RI yaitu Kementerian Agama yang profesional dan terpercaya dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Menjadi dasar Kepala Pusdiklat Kementerian Agama RI Dr. Syafi'i, M.Ag mendorong para tenaga fungsional di bawah Kementerian Agama untuk aktif melakukan penelitian meskipun mereka bukan dari unsur dosen.

Pernyataan ini di sampaikan saat momen penutupan kegiatan pelatihan teknis karya tulis ilmiah bagi tenaga kependidikan di UIN Maliki Malang. "Pelatihan ini untuk menuangkan gagasan-gagasan yang terkait dengan perkembangan tugas dan fungsi bapak sebagai jabatan fungsionalnya," paparnya.

Bekerja di dunia akademik seperti ini gagasannya harus dituangkan melalui tulisan dan ini sebagai bukti bahwa setiap tenaga fungsional ikut memberikan warna dan gagasannya terhadap perkembangan kelembagaan yang ditempatinya. "Yang terpenting apapun idenya harus dituangkan dalam tulisan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelatihan Teknis Karya Tulis Ilmiah, Deden Wahyudin juga turut memberikan semangat menulis kepada tenaga fungsional ASN di lingkungan UIN Maliki Malang. Di penghujung kegiatan KTI menegaskan bahwa hasil tulisan peserta yang baik dan bermutu akan di fasilitasi untuk bisa di publikasikan di jurnal nasional dan semua segala biaya sudah dianggarkan oleh pusat. "Setiap tulisan yang masuk akan bersaing dengan fungsional yang lain dan ini sudah biasa dilakukan," paparnya.

Tulisan yang mutu akan dipublikasikan dan bagi yang belum bisa masuk di jurnal dimohon jangan putus asa dan teruslah menulis dan jangan pernah ada rasa kecewa. Pasalnya, menulis perlu kebiasaan agar semakin mahir dalam menulis karya ilmiah. "Yang paling penting pejabat fungsional bisa menuangkan gagasannya melalui tulisannya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro AUPK Dr. H.Ahmad Hidayatullah, M.Pd menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Kepala Pusdiklat RI dan semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan.

"Kita harus cepat beradaptasi mengikuti perubahan terhadap regulasi yang ada, jika tidak maka kita akan ditinggalkan," pungkasnya.

HUMAS UIN MALANG-Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggelar penilaian Zona Integritas, Kamis (2/3), dengan kehadiran tim penilai eksternal. Pembangunan Zona Integritas dipandang sebagai kebutuhan yang penting untuk meningkatkan percepatan reformasi birokrasi, termasuk di lingkungan kampus ini.

Wakil Rektor Bidang AUPK Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si menyatakan bahwa UIN Maliki Malang telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih tanpa adanya gratifikasi atau kepentingan pribadi. "Hal ini sudah menjadi komitmen bersama sebagai lembaga yang bersih, adil, dan melayani dengan setulus hati," kata Ilfi.

Segala upaya nyata dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) serta birokrasi bersih dan melayani (WBBM) harus terus dilakukan oleh unit-unit kerja di bawah Kementerian Agama, termasuk UIN Maliki Malang. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya mahasiswa UIN Maliki Malang dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah dan berkeadilan.

Penilaian mandiri pelaksanaan Zona Integritas ini perlu komitmen bersama, mulai dari tenaga pendidik, dosen dan mahasiswa harus menjadi contoh. Penilaian ini tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan formalitas saja, tetapi juga untuk membudayakan dan komitmen bersama untuk memberikan keteladanan yang baik.

Lebih dari itu, lembaga ini juga harus cepat beradaptasi dengan regulasi baru dan tidak boleh keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Penilaian Zona Integritas ini saat ini masih dipusatkan di Fakultas Saintek, dan jika berhasil maka Fakultas Saintek bisa dijadikan percontohan bagi fakultas lain di UIN Maliki Malang.

Diharapkan dengan adanya penilaian Zona Integritas ini, UIN Maliki Malang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, memperkuat integritas lembaga, dan menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan bebas dari korupsi.

HUMAS UIN MALANG-Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mulai mempersiapkan diri untuk meraih predikat "Zona Integritas dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)". Persiapan tersebut dimulai dari menyiapkan sarana prasarana yang memadai, dokumen Laporan Kinerja Instansi (LKI) PMPZI, dan Sumber Daya Manusia (SDM) guna menunjang pelaksana ZI agar bisa tercapai dengan baik, Kamis (2/3).

Dekan Fakuktas Saintek Dr. Sri Harini, M.Si yang sekaligus Ketua PMP ZI UIN Maliki Malang menjelaskan bahwa Fakultas Saintek bekerja sama dengan pihak rektorat seperti SPI, OKH, PTIPD, dan LPM dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian ZI yang terdiri dari 6 instrumen penilaian yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Ini semua dilakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang bersih dan penuh dengan integritas," jelasnya.

Meski demikian, tambah dia, Fakultas Saintek menyadari bahwa menggerakkan budaya kerja dan perilaku sesuai ZI membutuhkan proses yang panjang dan komitmen dari seluruh pegawai. "Oleh karena itu, mereka terus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai tentang pentingnya penerapan ZI dalam lingkungan kerja," bebernya.

Proses penilaian ZI sendiri hanya berlangsung selama satu hari. Pasalnya, sebelumnya, telah dilakukan penilaian pendahuluan oleh Tim Penilai Pendahuluan (TPP) dari Kementerian Agama RI untuk melakukan klarifikasi eviden PMPZI yang sudah disubmit.

Saat ditanya soal harapan kedepan, Dekan Fakultas Saintek ini berharap hasil penilaian PMPZI Fakultas Saintek berhasil meraih predikat ZI dengan WBK dan WBBM. "Dengan meraih predikat ini, Fakultas Saintek dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat" hqrapnya.