GEMA-Kementerian Agama mengumumkan 12 produk yang masuk dalam kategori inovasi pelayanan publik terbaik pada institusi naungannya, Rabu (8/7). Di antara yang tersebut, dua inovasi milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang termasuk dalam kategori itu. Keduanya ialah SiPERFORMA (Sistem Pelaporan, Informasi, dan Realisasi Anggaran) dan Koin Mami Kelor. Wakil Rektor Bidang AUPK Dr. Ilfi Nurdiana, M.Si. mengapresiasi kedua produk asli kampus yang mendapat sorotan tersebut. Ia pun menyatakan akan terus mendorong sivitas akademik UIN Malang agar terus berinovasi dan menguatkan layanan terutama yang berhubungan dengan masyarakat. SiPERFORMA merupakan produk yang dibangun oleh Unit PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data). Ia merupakan aplikasi berbasis website untuk mempermudah pengelolaan anggaran. Dengan situs tersebut, masing-masing bagian di kampus dapat melaksanakan perencanaan, realisasi, hingga evaluasi anggaran secara kolaboratif di jalur daring. “Dengan begitu akan meminimalisir human error,” jelas Mukhlis Fuadi, Ketua PTIPD. Ia melanjutkan, kelebihan utama SiPERFORMA ialah memiliki algoritma khusus yang dapat memproses ribuan baris data keuangan dengan cepat. “Hal ini tidak dapat dilakukan oleh aplikasi Spreadsheet Excel yang selama ini digunakan oleh sebagian besar pengelola keuangan di lembaga pemerintahan,” imbuh Mukhlis. Untuk kemudahan, PTIPD merancang agar SiPERFORMA dapat diakses melalui PC ataupun smartphone. Mukhlis kembali menjelaskan bahwa aplikasi ini juga menyajikan informasi personal para dosen dan karyawan. Seperti, informasi gaji, remunerasi, dan lainnya. SiPERFORMA juga memberi notifikasi update melalui aplikasi berbagi pesan Telegram ke akun masing-masing individu. “Dengan begitu, segala pengelolaan keuangan bisa lebih mudah dan efektif,” tuturnya.
Inovasi kedua yang juga mendapat apresiasi Kemenag ialah Koin Mami Kelor. Salah satu pelopor, Eny Yulianti menjelaskan produk minuman herbal tersebut mulai dirintis sejak 2016. Ia beserta tiga rekannya merasa prihatin akan kondisi kesehatan masyarakat yang kian menurun. Sesuai dengan namanya, produk ini memanfaatkan daun kelor yang dapat ditemukan dimana saja. Karena kemudahannya, maka produk ini pun terbilang murah, sederhana, namun kaya manfaat. Eny pun mengaku senang karena produk yang ia gagas beserta timnya diapresiasi Kemenag. Ia pun menaruh harapan agar produknya dapat dimanfaatkan dan juga menjadi gerakan masif di masyarakat luas. “Dengan begitu semoga ini menjadi jariyah kami,” tambahnya. Melalui produknya, ia ingin menunjukkan bahwa alam sekitar tidak bisa dipandang sepele. Meski sederhana, manfaatnya sangat besar dan aman dikonsumsi untuk jangka panjang. (ptt/nd)
GEMA-Dalam webinar bersama Direktur DIKTIS yang digagas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pepen Arifin, Ph.D., pakar yang berperan penting dalam proses akreditasi di Institut Teknologi Bandung menjelaskan hal apa saja yang perlu disiapkan dalam proses akreditasi internasional oleh lembaga ASIIN, Jerman, Senin (13/7). Salah satu yang diperhatikan oleh ASIIN ialah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) prodi atau kualitas output yang dihasilkan. Untuk mengukur sejauh mana kualitas CPL di prodi suatu universitas tentu harus merujuk pada kurikulum yang digunakan dan yang berlaku. Karena perguruan tinggi di Indonesia menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, maka CPL yang dirancang harus selaras. “Jangan sampai CPL yang kita rancang lebih rendah dari KKNI karena itu berarti kualitas lulusan kita jauh dari standar,” jelas dosen Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, ITB ini. Menanggapi pemilihan ASIIN sebagai lembaga akreditasi yang dipilih oleh DIKTIS Kementerian Agama, Pepen pun membagi pengalamannya. Hal ini ia sampaikan karena ia sudah sekitar 10 tahun menjadi bagian dari Unit Penjaminan Mutu ITB dan mengawasi proses akreditasi beberapa prodi yang menggunakan jasa lembaga ASIIN. Ia menuturkan, ASIIN (Akkreditierungsagentur fur Studiengange der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik) adalah suatu lembaga akreditasi atau sertifikasi kredibel dari Jerman. Lembaga yang didirikan pada 1999 ini sudah berpengalaman dalam mengakreditasi lembaga maupun universitas yang selaras dengan keilmuan yang dituju di Jerman sendiri juga di beberapa negara terkemuka. ASIIN hanya berkutat dalam sertifikasi di beberapa bidang, yakni Ilmu Teknik, Ilmu Komputer, Ilmu Alam, Matematika, dan Keilmuan Interdisipliner yang masih sesuai dengan bidang yang tersebut. Akreditas yang dikeluarkan ASIIN berlaku lima tahun layaknya lembaga akreditasi lainnya. Bagaimana biayanya? Pepen menyatakan, proses akreditasi ASIIN untuk satu prodi dapat menghabiskan 350 hingga 400 juta rupiah. Ini adalah hitungan kasar biaya pendaftaran akreditasi termasuk akomodasi saat mendatangkan asesor dari Jerman. Dalam sekali perjalanan asesmen, ASIIN akan mengirimkan empat orang asesor sekaligus. “Biaya pesawat dari Jerman ke Indonesia untuk sekelompok asesor saja sudah sekitar 80 juta, tidak termasuk penginapan dan lainnya,” jelas salah satu asesor AUN-QA ini. Jika dibandingkan dengan biaya pendaftaran akreditasi BAN-PT dan AUN-QA, ASIIN terbilang mahal. Namun, Pepen melanjutkan, mahal atau tidaknya itu relatif. “Biaya yang kita keluarkan untuk melengkapi dan memperbaiki sarana-prasarana di universitas bahkan bisa sepuluh kali lipat lho,” sambungnya. Untuk mengantisipasinya, saat mendaftar akreditas di ASIIN, jangan hanya satu prodi yang diajukan. Kampus bisa mengajukan beberapa prodi sekaligus agar dapat menghemat biaya. (nd)
GEMA-Sebagai salah satu keynote speech pada acara Website Seminar (webinar) Nasional Forum Penjaminan Mutu PTKIN, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag menyampaikan tentang strategi menuju World Class University (WCU) melalui pengalaman selama memimpin kampus hijau berlogo Ulul Albab di Kota Malang, Senin (13/7). Dalam acara yang mengusung tema "Sosialisasi Akreditasi Internasional ASSIN Jerman dan Strategi Menuju World Class University (WCU)” Profesor asal Lamongan ini menyampaikan secara implementatif bahwa strategi dalam menuju WCU itu wajib ada dan harus dicantumkan secara eksplisit di dalam visi maupun misi Perguruan Tinggi. "Oleh karena itu yang kami (UIN Maliki-red) pertama lakukan setelah melalui diskusi panjang dengan berbagai pihak baik pemangku maupun pengelolan UIN Maliki adalah membangun dan merekontruksi visi dan misi tanpa merubah inti dari visi misi yang lama tetapi dibalut dengan redaksi yang singkat, mudah dipahami dan dilaksanakan",ungkapnya. Sehingga terwujudlah visi misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekarang yakni : Visi : "Terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional". Misi : "Mencetak sarjana yang berkarakter Ulul Albab; Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berbudaya saing tinggi. Lanjut masih kata Prof. Haris sapaan akrabnya setelah adanya visi misi UIN Maliki yang sekarang ini maka bisa diketahui secara eksplisit di visi tersebut, yakni tertulis kalimat bereputasi internasional. Hal itu berati visi yang dimiliki oleh UIN Maliki Malang sudah menunju ke arah WCU. Maka dari itu, berdasarkan paparan dari Prof. Haris secara implementatif nanti dari visi ataupun misi perguruan tinggi itulah yang akan dijadikan berbagai program universitas dalam menuju WCU. “Semua program kegiatan harus merujuk pada visi misi kampus dan juga faktor pembiayaannya,” tutupnya. (ptt/*)
GEMA-Banyak dan berkembangnya jumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia membuat Kementerian Agama ingin melebarkan sayap lebih luas lagi. Tak ingin perguruan tinggi di bawah naungannya hanya diakui di level nasional dan regional (ASEAN), kali ini Kemenag melalui Dirjen Pendis (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam) menyiapkan diri untuk akreditasi internasional. Dalam webinar yang dilaksanakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Direktur DIKTIS (Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam) Prof. M. Arskal Salim, GP., MA., Ph.D. menyampaikan beberapa hal terkait persiapan akreditasi internasional melalui lembaga ASIIN Jerman, Senin (13/7). Menurut Prof. Arskal, mendaftarkan suatu universitas ke lembaga akreditasi internasional merupakan langkah yang sudah seharusnya ditempuh. Kampus tentu tak cuma ingin diakui di level nasional dan regional, tapi juga di level internasional. Pengakuan suatu kampus akan berpengaruh pada kualitas lulusannya. “Kita mau kontribusi mahasiswa-mahasiswa kita lebih meluas di mancanegara dengan ilmunya, tidak cuma untuk negara sendiri,” jelas lulusan The University of Melbourne ini. Dengan begitu, akan ada generasi keluaran perguruan tinggi Islam Indonesia yang bisa speak up di mancanegara. Ia melanjutkan, DIKTIS menyiapkan tujuh kampus yang kali ini akan didorong untuk mendaftar pada akreditasi ASIIN, sebuah lembaga akreditas kredibel dari Jerman. Ketujuh kampus tersebut ialah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Wali Songo Semarang, UIN Alaudin Makasar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemenag melalui DIKTIS memiliki tiga tahapan dalam mendorong dan memperlancar proses akreditasi kampus. Pertama, DIKTIS memberi tiga dukungan yakni sumber daya, finansial, dan juga dukungan regulasi. Dalam tahapan awal ini, kampus akan dibina mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk akreditasi. Tahap kedua ialah proses akreditasi atau sertifikasi. Di tahap ini, DIKTIS akan memberikan hak penuh pada pimpinan di tiap institusi untuk menindaklanjuti pembinaan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Di sini, pimpinan harus menyiapkan segala hal termasuk borang yang akan diajukan saat pendaftaran formal ke board of accreditation. Tahap terakhir ialah pasca akreditasi. “Di tahap ini, kampus perlu mengadakan laporan kinerja tahunan untuk mengetahui apakah borang akreditasi dan pelaksanaannya sesuai,” papar Prof. Arskal. (nd)
GEMA-Salah satu pembahasan yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Webinar internasional dengan tajuk Sosialisasiakreditasi internasional ASIIN Jerman dan strategi Menuju WCU. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengajak seluruh Dosen serta para Profesor untuk terus aktif menulis membuat karya ilmiah yang terpublikasi, baik di jurnal nasional maupun internasional, seperti scopus dan lainnya. Senin (13/7). Untuk memperbaiki mutu kualitas perguruan tinggi di PTKIN pemerintah mendukung sepenuhnya PTKIN bisa mencapai World Class University (WCU). Rektor menegaskan bahwa menuju WCU bukanlah perkara mudah. Akan tetapi, bukan berarti tidak bisa diwujudkan, kuncinya bisa dilakukan mulai sejak dini. “Tentunya perguruan tinggi harus menyiapkan SDM yang mumpuni dalam menunjang tujuan kampus menuju WCU,” terangnya. Salah satu caranya bisa dengan meningkatkan kualitas tulisan dari para dosen serta berupaya terus menambah jumlah profesor di kampus ini hingga mencapai formulasi yang ideal. “UIN Malang terus berupaya meningkatkan mutu SDM baik di sektor pegawai tenaga pendidiknya maupun para dosen,” tegasnya.
Soal prosentase hasil penelitian ilmiah, diakui atau tidak Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga, misalkan saja dengan Malaysia, Thailand dan Singapura. Para dosen UIN Malang jangan terjebak dengan kesibukan normatif saja, misalkan lebih disibukkan dengan persoalan administratif yang bisa berdampak kurtang produktifnya para dosen menelurkan tulisan hasil penilitiannya di jurnal imiah yang terakreditasi. “UIN Malang siap memfasilitasi para dosen yang produktif melakukan risetnya,” ujarnya sembari memberi semangat menulis kepada para desen di lingkungan UIN Malang. Perguruan tinggi saat ini tidak hanya sebagai agen pendidikan saja, lebih dari itu keberadan perguruan tinggi juga harus bisa menggerakkan masyarakat sekitar agar lebih mandiri. “Khusunya dalam sektor ekonomi melalui hasil inovasi riset yang dilakukan oleh para dosen,” terangnya. Selain itu, segala upaya telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maliki Malang melalui program unggulannya yaitu UIN Mengadi Qaryah Thayyibah 2020. Dengan adanya rogram tersebut para dosen dan mahasiswa bisa melakukan riset secara langsung di tengah masyarakat. “Sehingga diharapkan hasil penelitiannya bisa lebih tepat sasaran bagi masyarakat,” pungkasnya. Dalam pelaksanaan webinar kali ini ada empat narasumber yaitu Direktur PTKI Kemenag RI Prof. M. Arskal Salim GP, M.A., Ph.D. Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag., Ketua Forum Penjaminan Mutu PTKIN Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil., dan Pepen Arifin, Ph.D dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
GEMA-Website Seminar atau yang lebih dikenal dengan Webinar mulai menjadi primadona saat masa pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease), khususnya di ranah pendidikan. Webinar makin diminati saat orang-orang merasa bahwa upgrade informasi harus tetap jalan dengan tetap menerapkan aturan social and physical distancing. Seiring dengan merebaknya pelaksanaan webinar, aplikasi-aplikasi pendukung pun bermunculan. Yang masih sering digunakan saat ini ialah Zoom dan Microsoft Team Live Event. Sama seperti seminar konvensional, webinar menampilkan beberapa pemateri dengan rentang waktu presentasi. Peserta pun hadir dan menyaksikan langsung di depan gawai masing-masing (ponsel, tab, komputer, atau laptop). Materi presentasi dapat tetap disaksikan dengan screen sharing. Sesi tanya jawab tetap ada dengan memanfaatkan fitur Raise Hands (pada aplikasi Zoom) dan fitur Show Q&A (pada aplikasi Microsoft). Namun, tentu ada sisi tak menyenangkan karena webinar berkaitan erat dengan teknologi. Ditemui pasca mengisi webinar yang diadakan Fakultas Humaniora bekerjasama dengan UIN Alaudin Makassar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan ADIA, Rohmani Nur Indah menceritakan pengalamannya. “Sudah siap semua kamera dan materi untuk sharing-nya, komputer tiba-tiba mati,” tuturnya. Menurutnya, karena webinar memang bergantung pada teknologi, maka kejadian seperti itu pasti terjadi. Jika sudah familiar dengan penggunaan aplikasi seperti Zoom, maka tentu tidak akan ada kendala besar. Pihak panitia (host) pun harus memastikan bahwa peserta dan khususnya pemateri sudah cukup terbiasa dengan segala perangkat webinar. (nd)
GEMA-Tak sedikit orang tua yang merasa kelimpungan saat perpindahan sistem Study from Home (Belajar dari Rumah). Baik itu karena tak familiar dengan materi belajar, teknologi, maupun tak tahu apa yang harus dilakukan. Tak sedikit juga yang melayangkan komplain ke sekolah dengan beragam alasan. Namun, menurut Dr. Muhammad Walid saat begini justru orang tua harus banyak mengevaluasi diri. Sudahkah selama ini mereka turut berperan dalam pembelajaran anak di sekolah? “Karena kebanyakan orang tua merasa, bayar SPP ya sudah, selanjutnya itu tanggung jawab guru di sekolah dalam urusan mendidik,” imbuhnya. Hal ini ia sampaikan dalam webinar yang diadakan oleh Rumah Jurnal FITK, Rabu (8/7). Dalam acara bertema “Merdeka Belajar dan Madrasah Unggulan: Tetap Unggul di Masa New Normal”, tiga pimpinan FITK menjadi narasumber utamanya. Mereka ialah Dr. Agus Maimun, M.Pd. (Dekan), Dr. Moh. Padil, M.PdI. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama), dan Dr. Muhammad Walid, MA. (Wakil Dekan Bidang Akademik). Walid melanjutkan, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah. Justru pendidikan yang baik itu tak hanya komunikasi searah. “Harus ada komunikasi intens antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah,” imbuhnya. Ketika ada masalah yang muncul dalam proses belajar, maka semua pihak harus membicarakan dan mencari solusinya. Walid pun membahas pentingnya seorang guru untuk memahami kembali hakikat profesinya. Ia menekankan bahwa seorang guru tidak diperkenankan hanya memberi ceramah selama proses belajar. “Karena yang harus diingat adalah bukan teacher for teaching tapi teacher for learning,” tutur Walid. Ketika guru menempatkan diri sebagai teacher for teaching, maka pembelajaran akan didominasi ceramah. Padahal, sistem ceramah akan mematikan kreativitas siswa karena menutup kesempatan mereka untuk mengeksplor banyak hal tentang materi yang sedang diajarkan. Sebaliknya, jika sistem teacher for learning, maka akan ada interaksi dua arah antara guru dan siswa. Dengan begitu akan membuka banyak peluang bagi siswa untuk mempelajari hal lain yang masih berhubungan dengan mata pelajarannya. (nd)
GEMA-Persoalan klise yang selalu dialami hampir seluruh pengelola jurnal ialah kurangnya jumlah naskah. Masalah ini makin diperparah jika jurnal sudah memasuki masa penerbitan. Namun, bukan berarti pengelola jurnal lantas menerima segala naskah untuk melengkapi jumlah artikel ideal saat terbit. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. saat rapat bersama seluruh pengelola jurnal di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jumat (3/7). Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menjaga dan juga meningkatkan kualitas jurnal. Ia tidak mau jurnal di UIN Malang dianggap sepele sehingga mudah menerima naskah yang berkualitas rendah. “Pengelola jurnal harus tegas, jika ada penulis yang mengirimkan naskah yang tidak sesuai tema dan visi ya harus ditolak,” tegasnya. Selain itu, dalam aturan komposisi penulis saat ini juga sudah diatur. Yakni, 60 persen penulis dari luar institusi sedangkan 40 persen dari dalam. Ini sudah menjadi aturan bagi seluruh pengelola jurnal dan siapapun harus mengikutinya. Ketua LP2M UIN Malang Dr. Tutik Hamidah melaporkan, ada 34 pengelola jurnal di kampus berlogo Ulul Albab ini. 22 di antaranya telah terakreditasi Sinta. “Meski masih banyak yang Sinta 3 tapi ada beberapa yang sudah meningkat ke Sinta 2,” jelasnya. (nd/aj)
GEMA-Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. mengundang seluruh pengelola jurnal di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Rapat kali ini dilakukan di Kampus 3, Jumat (3/7). Ia mengajak para pengelola jurnal kembali bersemangat mempublikasikan hasil penelitian para dosen di bawah arahan Ketua Pusat Penelitian Dr. Nur Ali, M.Pd. Ini dilakukan agar jurnal-jurnal di kampus dapat menuju Web of Science (WOS). Prof. Zain menganjurkan dosen untuk selalu produktif menulis karya ilmiah yang layak publikasi selama masa pandemi. Untuk itu, Pusat Penelitian harus memberi pendampingan khusus dibantu langsung oleh Unit LP2M. “Para calon penulis jika butuh coaching clinic berkala, tentu harus difasilitasi agar menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas,” lanjut guru besar Bidang Sosiologi Agama. Kepala LP2M Dr. Tutik Hamidah sepenuhnya mempercayakan perihal pengembangan hasil penelitian kepada Pusat Penelitian. Sehingga kendali seluruh jurnal di UIN Malang terpusat dengan baik. “Dengan begini, kami harap para pengelola jurnal makin solid dan bisa berkomunikasi intens apapun permasalahan yang dihadapi,” imbuh Tutik. Sementara itu, Ketua Pusat Penelitian Dr. Nur Ali mengungkapkan bahwa jurnal fisik masih diperbolehkan. Ia merujuk pada aturan Dirjen Dikti yang menyatakan tentang aturan pencetakan jurnal. “Namun, aturan ini dibatasi bagi jurnal yang terakreditasi Sinta 2 saja,” tegas mantan dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan itu. (aj/nd)