HUMAS UIN MALANG-Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur dan Direktur Aswaja Center PWNU Jatim, KH. Ma’ruf Khozin hadir di tengah peserta penguatan moderasi beragama UIN Maliki Malang sebagai pemateri. Sabtu (10/12).

KH. Ma’ruf Khozin dalam paparan materinya menegaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ulama dan kiyai selama ini di Indonesia ini tidak ada satupun yang menyimpang dari dalil syar'i. Contohnya kegiatan nyadren dan sesajen yang sudah berkembang di tengah masyarakat. Para ulama mensikapi dengan ma'ruf dan sangat halus sekali. 

Kemudian, para ulama melakukan tindakan yang masif tanpa mengganggu keharmonisan dan tatanan budaya yang diyakini oleh masyarakat. "Disini para ulama mengajak dengan cara meluruskan niat, yang awalnya menyembelih ayam tanpa doa, lalu diajak untuk mengucap bismillah," terangnya.

Sebagai ASN dan abdi negara, NKRI harga mati dan pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia sudah final dan tidak boleh dirubah. Mencintai tanah air, ini sudah menjadi ajaran Rasulullah, seperti yang diriwayatakan dalam hadis sahih, dari Aisyah berkata dalam doanya nabi meminta ya Allah jadikan kami cinta Madinah, sebagaimana cinta kami kepada Makkah, atau melebihi Makkah, HR. Bukhari dan Muslim. "Hadis ini yang menjadi landasan bahwa cinta tanah air itu wajib hukumnya," tegasnya.

Di akhir materinya, kiai muda ini melalui jok guyonannya menyampaikan bahwa "cinta tanah air" itu berasal dari bahasa Madura yang bermula dari cerita pendek khas guyonan Maduranya, suatu saat ada orang Madura naik bus Akas, lalu saat kondektur bus meminta uang karcis ternyata uangnya kurang, lalu si kondektur menurunkan orang madura ini di tengah jalan yang kondisi tanahnya basah dan ada airnya. Lalu orang madura ini bilang "Saya kog diturunkan di "Tanah Air" begini. "Maksudnya tanah air itu, tanah yang berair atau tanah becek," guyonnya sembari gelak tawa lepas diikuti peserta penguatan moderasi beragama.

HUMAS UIN MALANG-Memasuki hari ke tiga pelatihan penguatan moderasi beragama bagi para dosen di UIN Maliki Malang peserta diminta kembali melakukan identifikasi dalil-dalil yang digunakan oleh golongan kelompok moderat dan non moderat atau ekstrimisme, Sabtu, (10/12).

Peserta kembali dibagi menjadi empat kelompok untuk melakukan identifikasi ayat-ayat yang termaktub dalam Al Quran. Jamilah, MA salah satu trainer penguatan moderasi saat diwawancarai di tengah berlangsungnya kegiatan menjelaskan bahwa peserta di hari ketiga ini diminta untuk mempertajam kembali untuk mengidentifikasi hingga menganalisis dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok ekstrimis. "Dalil-dalil yang dipilih oleh masing-masing kelompok dijadikan bahan untuk mempertajam analisisnya dan sebagai bahan diskusi antar kelompok," tegasnya.

Seorang pelopor maupun penggerak moderasi harus memahami dasar dalil yang digunakan sebagai acuan yang kerap kali dijadikan alat untuk 'mencuci otak' masyarakat yang awam. Untuk itu, perlu adanya pengelompokan gerakannya dan nilai-nilai teologis apa saja yang digunakan oleh kelompok garis keras tersebut. "Satu ayat saja, bisa memiliki interpretasi atau penafsiran yang berbeda," terangnya.

Masih kata Ibu Jamilah, kelompok garis keras tekstual biasanya memahami Al-Qur'an tidak menggunakan takwil, asbabun nuzul ayat serta tidak memahaminya secara kontekstual. Mereka memahami Al-Qur'an hanya dari sisi tekstualnya saja dan tidak diimbangi dengan pemahaman kontekstual. Untuk itu, ini akan berdampak pada gerakan-gerakan ekstrim yang bisa merongrong-rong keharmonisan NKRI ini. "Padahal satu ayat saja bisa menghasilkan pemahaman moderat dan non moderat, dan ini tergantung pada keilmuannya masing-masing dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Qur'an," terang Ibu Jamilah ditengah kesibukannya.

HUMAS UIN MALANG-Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekjen Kemenag RI Dr. H. Wawan Djunaedi, MA. hadir di hadapan peserta kegiatan Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan LPDP Diktis Kemenag RI, Jumat (9/12).

Dalam paparan materinya, Alumni UIN Malang ini menyampaikan bahwa 83 persen penduduk Indonesia beragama Islam, untuk itu di era digital ini penguatan moderasi beragama ini menjadi Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) pemerintah mulai 2020-2024. "Ini artinya semua satuan di pemerintahan ini harus menyelenggarakan program ini secara serentak," paparnya.

Munculnya moderasi beragama ini, tentu banyak memunculkan polemik bagi golongan yang tidak setuju, ada yang menilai moderasi ini sebagai upaya pelemahan aqidah Islam, bahkan ada juga yang menilai proses sekulerisasi Islam. "Ini yang terjadi, bahwa masyarakat tidak paham sepenuhnya apa itu moderasi yang sesungguhnya," katanya.

Islam sendiri sudah mengajarkan bahwa umat Islam tidak boleh menyakiti orang lain baik dengan perkataan, maupun dengan perbuatan. Ini ajaran Islam yang sangat jelas dan moderat, akan tetapi, kenyataan di lapangan banyak orang Islam yang justru gagal paham dan malah saling menyakiti satu sama lain. "Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemenag bahwa 99 persen terorisme itu dari unsur wahabi, dan ini menjadi musuh bagi NKRI ini," terangnya.

Untuk itu, tambah dia, pemerintah berharap melalui sosialisasi dan pelatihan intensif bagi pelopor penguatan moderasi beragama ini bisa kembali mendekatkan masyarakat yang memiliki pemikiran ekstrim bisa kembali didekatkan ke ajaran agama yang sesungguhnya. "Sekarang ini yang perlu di moderasi adalah cara beragamanya, bukan moderasi berislamnya, karena gagal paham terhadap agama ini sangat membahayakan sekali," tegasnya.

Untuk itu, kata dia, NKRI ini butuh moderasi beragama, pasalnya banyak orang Islam sendiri yang menistakan agamanya tanpa disadari, bahkan merasa paling benar sendiri, kejadian seperti ini bukan agamanya yang salah. Akan tetapi cara beragamanya yang perlu di luruskan kepada ajaran agama yang sebenarnya. "Islam sendiri tidak pernah mentolerir terjadinya kekerasan dalam bentuk apapun," tegasnya.

Kemenag menegaskan hal ini perlu adanya gerakan dari pelopor ataupun penggerak moderasi secara masif untuk memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Pasalnya, moderat itu washatia, dan jauh dari paham ekstrim yang menurunkan martabat beragama itu sendiri. "Gerakan ekstrim beragama saat ini tidak hanya mengancam Indonesia saja. Akan tetapi, sudah mengancam negara di belahan dunia," tegasnya.

HUMAS UIN MALANG-Seluruh peserta Penguatan Moderasi Beragama kali ini belajar mencari dan merumuskan indikator moderasi melalui game kelompok. Sebanyak 41 peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk merumuskan indikator moderasi melalui gambar yang dibuat di atas kertas plano berukuran A1. Jumat (9/12).

Tiga instruktur Dr. Yahya, Izzuddin, dan Jamilah bergantian memberikan materi dan pelatihan sekaligus sesekali meminta peserta untuk mempraktekkannya dalam bentuk game dan kerja teamwork kelompok. 

Ibu Jamilah menegaskan bahwa melalui kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama ini diharapkan peserta bisa membaca peluang dan cara yang tepat bagaimana cara membaca situasi individu maupun kelompok. Untuk itu, melalui pembelajaran analisis gambar ini peserta bisa memahami bahwa menjadikan orang memiliki pemahaman moderat terhadap agama membutuhkan waktu dan upaya serta cara yang tepat.

"Menjadikan orang moderat itu butuh waktu," tegasnya.

Untuk itu, kata dia, peserta diajak mencari kata kunci dari elemen gambar yang sudah dibuatnya, lalu setiap kelompok diminta utuk mereview dan menganalisa hasil gambarnya. "Tentu setiap kelompok memiliki cara pandang tersendiri dan menentukan sikap dari setiap keputusan yang diambil," terangnya.

Perlu diinformasikan bahwa peserta di hari kedua ini fokus pada pembelajaran analisis sosial dengan perangkat 'gunung es' (istilah nama saja, red), seketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia, konsep moderasi beragama kementerian agama, teologi moderasi beragama, serta nilai-nilai universal agama. "Alhamdulillah peserta tetap semangat dan antusias mengikuti kegiatan ini di setiap sesinya," terangnya.

HUMAS UIN MALANG-Memasuki hari kedua pelatihan penguatan moderasi beragama bagi para dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang para peserta mendapat materi tentang seketsa kehidupan beragama di Indonesia yang disampaikan langsung oleh Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Jumat (9/12).

Urgensi moderasi beragama dengan pola kehidupan di tengah keaneka ragaman agama dan budaya di Indonesia tentu harus disikapi dengan pola sika, pola fikir, dan pola praktik yang benar. Setidaknya ada tiga tantangan dalam kehidupan beragama di Indonesia, pertama yaitu berkembangnya cara pandang sikap dan praktik yang berlebihan dalam beragama atau bisa disebut dengan aliran ektrim, kedua berkembangnya klaim kebenaran dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama yang dipaksakan, sehingga hal ini menimbulkan pemahaman yang salah yang mengakibatkan munculnya faham radikal. "Dan yang ketiga berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kebangsaan dalam bingkai NKRI," tegasnya.

Fenomena ini yang terjadi saat ini, sehingga dibutuhkan penggerak ataupun pelopor moderasi yang benar agar masyarakat dan generasi bangsa ini tidak salah dalam memahami agama. Tentu, hal ini dibutuhkan pola penguatan yang benar dalam beragama seperti yang telah diajarkan langsung oleh Rasulullah melalui Alquran dan Hadisnya. Untuk menguatkan toleransi beragama setidaknya ada tiga item yaitu akseptasi, rekognisi, serta inklusi. "Tiga poin penting itu bisa dijadikan dasar dalam implementasi moderasi bergama bagi masyarakat," terangnya. 

Selain itu, yang menjadi PR bersama dalam penguatan moderasi ini perlu adanya penguatan yang berbasis kultural yang menyangkut peningkatan pengetahuan dan pemahaman beragama dari beragam sumber, memperbanyak ruang perjumpaan, serta mengarusutamakan moderasi beragama sebagai rujukan.

Selanjutnya, masih kata mantan Dekan Fakultas Syariah dan Direktur Pascasarjana ini, perlu adanya proses penguatan di basis struktural, khususnya yang menyangkut reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan juga soal penegakan hukum yang adil. "Semua ini bertujuan agar bagaimana masyarakat bisa menyikapi keberagaman agama di Indonesia ini dengan penuh toleransi yang tinggi," pungkasnya.

HUMAS UIN MALANG-Rumah Moderasi Beragama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama lima hari kedepan menggelar kegiatan yang bertajuk penguatan moderasi beragama bagi para dosen, Kamis (8/12).

Penguatan Moderasi Beragama itu sendiri menjadi salah satu program prioritas presiden yang tidak lain bertujuan untuk menegaskan bahwa kerukunan bukanlah hal yang bisa diwujudkan dengan cara yang mudah. Akan tetapi, harus dirumuskan melalui sebuah sosialisasi, kampanye, dan program terukur yang terstruktur, sistematis dan massif. 

Untuk itu, sebanyak 40 dosen di lingkungan UIN Maliki Malang secara intensif terpilih menjadi peserta kegiatan penguatan moderasi beragama. Acara yang dihelat di Hotel Aliante Kota Malang ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama antar Litapdimas dengan Diktis untuk menunjuk 12 Perguruan Tinggi sebagai pelaksana teknis kegiatan tersebut. "Alhamdulillah, UIN Maliki Malang ditunjuk untuk menggelar kegiatan ini," terangnya.

Skema pelatihan penguatan moderasi beragama ini diharapkan para dosen ini bisa menjadi penggerak sekaligus pelopor moderasi beragama. " Untuk itu, saya meminta agar seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan semaksimal mungkin, dan jangan sampai ada peserta yang meninggalkan satu sesi pun," pintanya.

Sementara itu, Rektor UIN Maliki Malang Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA juga menegaskan bahwa setidaknya ada tiga program prioritas Kementerian Agama yaitu penguatan moderasi beragama, Pengembangan program bahasa Arab dan juga LPDP. "UIN Maliki Malang diberi kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan kegiatan ini dan tentunya menjadi kehormatan bagi kita semua untuk itu harus kita jaga bersama," ajaknya.

Kegiatan penguatan moderasi beragama ini, kata Prof. Zainuddin, merupakan amanah dari Kementerian Agama dan sekaligus merupakan program Pak Presiden yang masuk dalam kategori rencana pembangunan jangka menengah pemerintah (RPJMP) yaitu menyangkut revolusi mental dan moderasi beragama. 

"Pemerintah melihat Indonesia banyak diisukan dengan adanya aliran yang bertujuan untuk merongrong NKRI. Maka moderasi dan revolusi mental harus diperkuat agar Negara Indonesia tetap jaya selamanya," tegasnya kepada seluruh dosen yang hadir.

HUMAS UIN MALANG - Menjelang penutupan workshop pengisian QS WUR dan QS Star di ruang meeting hotel Aston Batu para tim QS WUR Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masih terus berupaya memenuhi isian standarisasinya. Berdasarkan laporan panitia, tim QS WUR UIN Maliki Malang masih menyelesaikan 119 item dari total 400 item, Rabu (7/12). 

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Maliki Malang Dr. H. Helmi syaifuddin, M.Fil.I yakin UIN Malang bisa memenuhi 400 isian standarisasi di QS WUR dan semoga bulan Februari 2023 UIN Maliki Malang sudah bisa submit di QS WUR. "Untuk itu saya minta agar semua peserta workshop bisa menginput semua data yang relevan untuk memenuhi semua itemnya," pintanya.

Kampus ini, kata dia, tentu tidak ingin kehilangan momen ini, untuk itu tim QS WUR dan QS Star UIN Maliki Malang harus terus berupaya melengkapinya data tersebut agar Februari bisa submit.

Khusus untuk QS Star, proses submit nya tidak gratis dan tentunya dibutuhkan anggaran yang cukup. "insyaAllah tahun 2023 akan kembali direncanakan dan diusulkan anggarannya agar bisa mengakomodir segala kebutuhannya," terangnya.

QS WUR dan QS Star ini tidak lain agar calon mahasiswa UIN Maliki Malang dari segala penjuru dunia bisa mengetahui bahwa kampus UIN Maliki Malang ini rating dan pelayanan kualitas akademik dan lulusannya seperti apa. "Ini semua untuk mengikuti perkembangan perguruan tinggi di tingkat dunia," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Senat UIN Maliki Malang Prof. Dr. Muhtadi Ridwan, M. Ag juga turut hadir dalam momen penutupan workshop kali ini, dalam sambutannya menilai bahwa QS WUR ini sama saja dengan proses pengajuan borang di BAN-PT, setidaknya ada dua hal utama yang hendak dicapai oleh kampus yang berlogo ulul albab ini, yaitu kampus berbadan hukum atau PTN BH dan juga rekognisi atau pengakuan di taraf internasional.

Prof. Muhtadi menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan ini salah satu upaya untuk menuju rekognisi atau pengakuan dunia dan UIN Maliki Malang harus mengejar standart itu agar bisa diakui secara internasional. "Meski hal ini tidak mudah, namun saya yakin dengan semangat yang kuat dan terus bergerak maju UIN Malang bisa memenuhi standart yang ditetapkan oleh QS WUR," tegasnya penuh yakin