Oleh M

GEMA-Turut berpartisipasi menjamin kehalalan produk di Indonesia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Badan di bawah naungan Unit LP2M UIN Malang ini bertugas melakukan uji kehalalan produk yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini disampaikan Dr. Mastuki, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam Workshop Persiapan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Senin (29/7). Acara yang diselenggarakan di Aula Rektorat lt. 5 itu diikuti oleh perwakilan Halal Center PTN-PTKIN di Indonesia juga mahasiswa penggiat Halal Youth UIN Malang.
Mastuki mengatakan pada 17 Oktober 2019 mendatang semua produk di Indonesia wajib bersertifikat halal. “Termasuk produk gunaan seperti baju, jilbab, mukenah, jaket, dan sebagainya,” jelasnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jasa, lanjut Mastuki juga harus bersertifikat halal, seperti jasa pemotong hewan, transportasi, hingga penyajian.
Berkaitan dengan itu, LPH UIN Malang telah memiliki empat auditor halal yang telah menyelesaikan pelatihan di BPJPH. Produk yang telah diuji kehalalannya oleh auditor akan diserahkan kepada MUI untuk sidang fatwa. “Setelah fatwa keluar, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, begitu teknisnya,” jelas peraih gelar doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Ia berharap masing-masing kota dan kabupaten memiliki LPH. Pasalnya, lembaga ini boleh didirikan oleh seluruh lapisan pemerintah. “BUMN, BUMD, PTN, semua boleh, asalkan memenuhi syarat,” ujarnya. (ir/nd)

Reporter: M. Khairul Huda

GEMA-Menyongsong akreditasi, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki PR (Pekerjaan Rumah). Melalui wawancara dengan Gema, Ketua Halal and Thoyyib Center (HTC) Begum Fauziyah, M.Farm. optimis sebagian besar persyaratan sudah dilengkapi. “Tinggal akreditasi laboratorium,” paparnya.
Menurutnya, persyaratan yang diminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah hampir terpenuhi. Di antaranya ialah, pertama, kantor. LPH dan HTC telah memiliki kantor yang berada di Gedung Perpustakaan Lt. 2. Kedua, auditor. Hingga saat ini LPH memiliki empat auditor yang telah dilatih oleh BPJPH Kementerian Agama sebagai pemilik wewenang penerbitan sertifikasi halal di Indonesia. “Persyaratan dari BPJPH harus punya tiga auditor, UIN Malang sudah punya empat. Semua sudah dilatih,” jelasnya.
Hanya saja, Begum menyatakan pihaknya masih ingin menambah tim auditor. Pasalnya, keempat auditor yang ada belum melingkupi semua bidang keilmuan. Para auditor yang bernaung di LPH UIN Malang berasal dari Jurusan Farmasi, Biologi, dan Kimia. “Kami sedang mengupayakan dari keilmuan hewan dan pangan. Sehingga, nantinya semua produk bisa kami dampingi dalam proses sertifikasi halal,” jelas Ibu dua orang putra ini.
Selanjutnya, HTC UIN Malang ingin agar nantinya laboratorium yang dimiliki segera berstandar ISO 17025 sesuai permintaan BPJPH. “Semua peralatan komplit, tinggal proses akreditasinya. Semoga bisa kami segerakan,” tutur wanita asal Jombang ini. (nd)

GEMA-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Maliki) kembali mengadakan Bimbingan Teknik (Bimtek), berlokasi di Rumah Singgah Lt 3. Kampus dua Pascasarjana. Bimtek kali ini mengundang Kepala Bagian Organisasi Biro Ortala Kemenag, Luqman Hakim, S.Ag.,M.Pd. Senin (29/7).
Acara ini berlangsung selama sehari yang dimulai dari pukul 08.30 sampai 16.00 WIB. Penyampaian materi terdiri dari Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Jabatan. Norma Yunita, S.E, salah satu peserta Bimtek mengatakan bahwa acara ini untuk menambah jabatan yang ada sekarang. “Sekarang kan banyak jabatan yang ada, tetapi posisinya tidak sesuai, jadi adanya pengembangan analisa kerja untuk menyesuaikan posisi di masing-masing satker,” terang wanita berkacamata itu.

Luqman Hakim mendefinisikan peta jabatan dengan singkat. Peta jabatan itu terdiri dari jabatan struktural dan jabatan pelaksanaan yang tergambar dalam struktur organisasi dari jabatan terendah sampai tertinggi. “Jika jabatan tidak sesuai maka sangat sulit mengukur parameternya,” jelas pria berkacamata itu.
Pria yang suka memakai baju putih juga menyarankan siklus desain organisasi yang terdiri dari renstra Kementrian Agama (Kemenag) dan penataan Sumber Daya Manusia. “Setelah tahun 2019 berakhir, maka kita harus menyusun renstra baru untuk 2020 sampai 2024,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa jabatan yang kurang fungsional hendaknya harus dirampingkan sesuai dengan hasil anjab. “Jadi jabatan yang kurang berkontribusi maksimal lebih baik dirampingkan,” tegasnya.
Luqman juga menjelaskan manfaat dari dilakukannya proses peta jabatan ini. Fungsinya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pegawai di masing-masing unit tersebut. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai kartu kendali dalam rotasi dan mutasi pegawai. “Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan kebutuhan dan redistribusi pegawai. Serta menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk satuan jenjang jabatan di setiap instansi atau perusahaan,” jelasnya

Reporter: Asrita

Fotografer: Putut.

GEMA-Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D. menyatakan bahwa pihaknya butuh lembaga halal di setiap kampus sebagai tangan kanan, Senin (29/7). Tugasnya ialah membantu BPJPH dalam mendampingi pelaku UMKM dalam memproses sertifikasi kehalalan produk. Hal ini disampaikan pasca menandatangani MoU pada Workshop Persiapan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Aula Gedung Rektorat Lt. 5 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pada praktiknya, dalam penerbitan sertifikan halal, BPJPH bekerjasama dengan berbagai pihak. Selain MUI yang sudah puluhan tahun menjadi institusi penerbit sertifikasi halal, BPJPH juga membutuhkan peran LPH. “LPH ini bisa yang dibentuk oleh lembaga swasta atau dari kampus,” jelas guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya ini. Dalam proses, LPH akan dibantu oleh Halal Center sebagai pendamping UMKM untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. “Para auditor di LPH lah yang bertugas untuk memeriksa kehalalan suatu produk,” tambah alumni Kagoshima University, Jepang itu.
Nantinya, sertifikat halal akan dikeluarkan secara resmi oleh BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia setelah melalui serangkaian proses audit. “Tidak ada institusi lain yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal selain BPJPH,” tegasnya. Hal ini, lanjutnya, sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU tersebut, tertulis jelas bahwa BPJPH mempunyai wewenang mutlak akan sertifikasi kehalalan produk.
Workshop yang dihelat oleh LPH UIN Malang tersebut juga mengundang pengurus Halal Center dari beberapa PTKIN di Indonesia. Acara dilaksanakan hingga sore hari dengan beberapa diskusi panel. Beberapa pemateri yang dihadirkan ialah dari Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. (nd)

GEMA-Sebanyak 72 pimpinan yang terdiri dari Kabag, kasubbag, dan perwakilan dari unit yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tengah mengikuti kegiatan pengembangan analisia jabatan (Anjab). Kegiatan ini dijdwalkan akan berlangsung selama sehari di Rumah Singgah Pascasarjana Kota Batu, Senin (29/7). 

Kepala Organisasi, Kepegawaian dan Hukum UIN Malang Umi Hanik menerangkan bahwa kegiatan sehari ini ditargetkan tersusunnya analisia jabatan baru yang sesuai dengan aturan dan tingkat pendidikan yang dimiliki para pejabat struktural maupun pejabat pelaksana. "Saat ini semua tenaga pendidik di UIN Malang semuanya berstatuskan pengadministrasi," terangnya.
Padahal, kata dia, aturan yang berlaku tenaga admin yang lulusan S1 sudah bisa menjadi penganalisis atau penyusun. "Semoga rencana anjab ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa direalisasikan," harapnya.
Analisis beban kerja, menjadi dasar penentuan pengembangan analisis jabatan. Hal ini disesuaikan dengan aturan peta jabatan sesuai dengan PMA Nomor 12 Tahun 2018.
Sebelum anjab harus memiliki peta jabatan yang jelas. Mulai dari input, proses dan output nya harus jelas sebagai dasar untuk membuat peta jabatan.
Hal senada juga disampaikan Kabiro AUPK Mahfudh Shodar, beliau dalam sambutannya juga menghendaki peetemuan ini bisa memahami peta jabatan dan bagaimana menentukan analisis jabatan. "Selesai RDK ini diharapkan semua peserta tidak pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi, sudah mempunyai gambaran yang jelas terkaita analisis jabatan ini," harapnya.
Kuncinya, kata dia, anjab ini bisa memberikan manfaat dan kesejahteraan bersama. Tentunya diharpkan langkah ini bisa memberikan keberkahan. "Semoga pertemuan ini bisa memberika keberkahan dan maslahah bagi kita semua," harapnya.
Sementara itu Kabiro AAKK Heru Achadi Hari, mengharpkan proses anjab ini bisa sesuai dan tepat sasaran. Pasalnya, anjab ini untuk menentukan kesejahteraan bersama. "Saya berharap sistem ini bisa dilaksanakan dan disesuaikan dengan kinerjanya maing-masing," harapnya.
Untuk memantapkan kegiatan ini, para peserta dipandu langsung oleh Kepala Bagian Organisasi pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemenag pusat Lukman Hakim. Kegiatan yang berakhir hingga pukul 16.00 WIB ini diharapkan peserta bisa memetakan jabatan bagi semua pegawai admin di lingkungan UIN Malang.

GEMA-Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang mempersiapkan akreditasi AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) yaitu penilaian akreditasi tingkat Asia. Penilaian ini tidak hanya untuk Fakultas Humaniora saja, namun juga untuk seluruh fakultas di UIN Malang.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Humaniora Dr. M. Faisol, M.Ag. saat ditemui di ruangannya mengatakan bahwa fakultas sedang menyusun borang untuk persiapan akreditasi ini. Pihaknya juga menyiapkan semua fasilitas, sarana, dan prasana yang ada di fakultas. “Ada beberapa hal yang perlu disiapkan yaitu men-submit lampiran data, salah satunya evaluasi pembelajaran selama perkuliahan,” terangnya.
Faisol, sapaan akrabnya, mengatakan target akreditasi ini agar UIN Malang terakreditasi tingkat internasional. “Tentu kita semua ingin agar UIN Malang memiliki reputasi di tingkat internasional,” tegasnya. Untuk saat ini, pihak fakultas menanti 31 Juli untuk proses submit. “Proses penilaiannya kita tidak tahu kapan karena kita menunggu dari pihak AUN-QA yang lebih berhak,” jelasnya.
Ia menyatakan tidak ada kendala dalam persiapan akreditasi ini. Ia pun berharap seluruh pihak mendukung prosesnya. Jika sudah terakreditasi, maka UIN Maliki Malang akan semakin diakui dan proses pembelajarannya juga makin terukur. “Kan parameter kita itu bukan lagi nasional tetapi tingkat Asia,” terangnya. (*/nd)

Reporter: Asrita Hana S.

Seperti yang dijelaskan oleh ketua PTIPD, Mukhlis Fuadi, proses pengolahan data dan penilaian ditargetkan dapat selesai pada Jum’at (26/7). Tak hanya menyebutkan target selesainya pengolahan data dan penilaian, Mukhlis juga mengungkapkan proses-proses tersebut.
“Tahapannya, setelah kita menerima LJU, kita crosscheck berita acara dengan isi berkasnya, setelah itu kita scanning. Nah, habis scanning itu, kita olah nilainya. Setelah itu, nilainya bisa dibuat untuk sidang,” jelas Mukhlis saat diwawancarai pada Kamis (25/7).

Dengan menggunakan perangkat-perangkat digital, nilai dan profil peserta ujian akan terdata dengan rapi dan jelas. PTIPD juga akan membantu membenahi lembar-lembar jawaban yang tidak sempurna secara teknis.
Tak hanya itu, rekap nilai akan terus tersimpan dalam bentuk hasil scan foto dan data virtual, sehingga seluruh proses terjamin transparan. PTIPD juga berupaya untuk menjamin kejujuran dalam penilaian. Pasalnya, pihak PTIPD baru akan mendapatkan kunci jawaban setelah data terkumpul dan proses penilaian mulai dilakukan.
“Karena kita gak mau, (diberi) kunci jawaban di awal itu gak mau. Karena itu riskan sekali. Jadi, kami cuma memproses dan membantu olah data dan olah nilai,” ungkap Koordinator Pengelolaan Data PTIPD, Abid Yusron.

Reporter: Fatimatuz Zahro

GEMA-Kantor kelurahan desa Merjosari tampak ramai pada Jum’at (26/7). Pasalnya, eL-Zawa UIN Malang tengah melaksanakan santunan kepada waraga kelurahan Merjosari yang kurang mampu. Setelah sebelumnya berpusat di dalam kampus, eL-Zawa kini mengalihkan pengadaan santunan dengan turun langsung ke wilayah kampung.
Seperti yang diungkapkan oleh Nurul Yaqien, ketua eL-Zawa, santunan dilaksanakan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat dekat kampus. Sebelumnya, eL-Zawa sudah pernah memberikan santunan ke wilayah kabupaten.
“Pernah kami (salurkan) zakatnya ke luar, ke Pujon, Batu, kabupaten-kabupaten Malang. Padahal di sekitar kampus itu masih banyak yang membutuhkan. Nah, itu kan kurang baik. Makanya nanti gantian tiap bulan,” ungkap Nurul Yaqien dalam sambutannya.

Santunan yang diberikan eL-Zawa berupa uang dan sembako. Ada sekitar 20 orang lansia kurang mampu yang dibantu setiap bulannya. Selanjutnya, eL-Zawa berencana melebarkan sayap ke wilayah-wilayah lain di Kota Malang.
Kepala kelurahan Merjosari, Drs. Abdullah, menyebutkan bahwa bantuan dari eL-Zawa sangat membantu masyarakat miskin. Terlebih lagi, program santunan saat ini dilaksanakan di kantor kelurahan. Ia juga menyebutkan bahwa tujuan eL-Zawa untuk mendekatkan kampus dengan masyarakat juga dapat tercapai.
“Sangat membantu, ya. Orang-orang juga semakin tau. Bukan cuma (tau) eL-Zawa, tetapi juga tau UIN. Soalnya orang-orang lama, kan, banyak yang belum tahu sama UIN, tahunya IAIN,” pungkas Abdullah.
Selanjutnya, eL-Zawa berencana melebarkan sayap ke kampung-kampung lain di sekitar Kampus 1 dan Kampus 3 di Batu.

Reporter: Fatimatuz Zahro